97 Kades Tandatangani Pakta Integritas Dana Desa

Sejumlah kepala desa membacakan pakta integritas pengelolaan dana desa di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, Rabu (9/5/2018). Pakta integritas dimaksudkan untuk menumbuhkan keterbukaan, kejujuran, memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel serta untuk mewujudkan pribadi yang bertanggungjawab dan bermartabat. Foto | Protokol Pemkab Seruyan

SERUYAN – Memproteksi penyimpangan dan efektifnya penggunaan dana desa di Kabupaten Seruyan, 97 kepala desa (Kades) dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah menandatangani pakta integritas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018.

Penandatanganan komitmen bersama yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir, Rabu (9/5/2018), itu juga disaksikan Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang juga Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalteng Mukhlis, Penjabat Sementara Bupati Seruyan Leonard S Ampung, Kapolres Seruyan AKBP Ramon Zamora Ginting, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Djasmaniar, Sekretaris Daerah Haryono, serta kepala SOPD di lingkup Pemkab Seruyan.

“Penandatangan pakta integritas ini merupakan upaya pencegahan penyimpangan dana desa. Pakta integritas adalah janji kepala desa dan jajarannya kepada diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Asisten Intelijen Kejati Kalteng Mukhlis, memberikan arahan kepada kepala desa usai penandatanganan pakta integritas.

Pakta integritas juga dimaksudkan untuk menumbuhkan keterbukaan, kejujuran, memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel serta untuk mewujudkan pribadi yang bertanggungjawab dan bermartabat.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalteng Mukhlis, Penjabat Sementara Bupati Seruyan Leonard S Ampung, Kapolres Seruyan AKBP Ramon Zamora Ginting, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Djasmaniar, Sekretaris Daerah Haryono menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh kepala desa. Foto | Protokol Pemkab Seruyan

“Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak kepala desa di Kalteng yang terjerat hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran desa baik yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Kita berharap setelah dilaksanakannya pakta integritas tidak ada lagi kepala desa terseret hukum karena penyimpangan anggaran desa,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Sekecil apapun penggunaannya harus dibuktikan pertanggungjawabannya agar tidak berdampak hukum.

Aparatur desa diminta untuk selalu mengonsultasikan APBDes mereka kepada Pemda dan Kejaksaan maupun unsur lainnya yang termasuk dalam TP4D. Tujuannya, agar penyimpangan bisa dideteksi dan dicegah sejak dini saat perencanaan.

“Manfaatkan penegak hukum secara maksimal sejak awal penyusunan Rancangan APBDes sehingga kita mudah mengawal dan melakukan pembinaan. Jangan nanti penegak hukum dipaksa membinasakan saat muncul masalah,” terangnya.

Dia mendorong agar dana desa dikelola secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat lokal dan menggunakan bahan baku lokal. Agar dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga berdampak bagi pembangunan dan penghasilan masyarakat.

“Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Langkah ini juga sebagai wujud transparansi sehingga masyarakat bisa mengikuti penggunaan dan pengelolaan dana desa,” tuturnya. (KI-03)

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *