Bagian Hukum Pemkab Seruyan Usulkan 24 Raperda

KUALA PEMBUIANG, KI – Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melalui bagian hukum Sekretariat Daerah [Ssetda], secara rutin dalam setiap tahunnya mengkoordinir produk hukum, baik berupa Raperda atau Rencana peraturan daerah dan Perbup atau Peraturan Bupati. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian hukum Setda, yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pengkajian produk hukum dan perundang–undangan.

Sementara fungsinya diantaranya, yaitu pelaksanaan penyusunan perda seruyan, dan pelaksanaan fasilitasi harmonisasi perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Perda yang telah disahkan di tahun sebelumnya, maupun raperda yang masih dirancang dan akan dilaksnakan pembahasannya, KI mencoba melakukan konfirmasi dengan Kabag  Hukum Seruyan yakni, HM. Hasan, SH. Menurut  Hasan, Kamis, [20/2/2020], “yang akan diusulkan untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Seruyan di tahun 2020  ada 24 raperda. Di antaranya ada Raperda pokok pengelolaan keuangan daerah, Raperda penyertaan modal kepada PDAM, Raperda penyertaan modal kepada Bank Kalteng, Raperda perubahan atas perda tentang pajak daerah, dan Raperda lainnya. Sementara untuk raperda tahun 2019 yang telah disahkan menjadi Perda, ada 9 perda yang telah rampung”, katanya.

Kemudian, di sela penjelasan tentang 24 Raperda yang siap dibahas bersama dengan DPRD Seruyan, mencoba menggali tentang Raperda bantuan hukum kepada masyarakat.

“Bentuk realisasi dari Raperda tersebut adalah berupa pendampingan hukum. Raperda tersebut sedang digarap oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretaris daerah, yang menjadi leading sektor terkait Raperda tersebut.Adanya Raperda bantuan hukum kepada masyarakat, dikarenakan di kabupaten Seruyan tidak ada lembaga bantuan hukum yang menetap, seperti lembaga bantuan hukum sekolah tinggi ilmu hukum habaring hurung Ssampit”, ujarnya lagi.

Pada kesempatan itu, Hasan juga menambahkan, bahwa bagian hukum Sekretaris Daerah selain menangani Raperda juga menangin Raperbup atau rancangan peraturan bupati. Selain 9 Perda yang bisa diselesaikan, di tahun 2019 ada 35 Perbup Seruyan yang selesai, serta seluruhnya ada 464 SK yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala daerah selama tahun 2019.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor              : Efendi
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *