Bahas APBD 2021 dan APBD Perubahan, DPRD – Pemkab Seruyan Atur Jadwal Pembahasan

KETUA DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo [tengah] diapit Wakil Ketua I Bambang Yantoko [kanan] dan Wakil Ketua II Muhammad Aswin, memimpin rapat Banmus KUA PPAS 2021, di Gedung Rapat Serbaguna DPRD Seruyan, Selasa [18/8/2020]. Foto | Kalteng Independen.

KUALA PEMBUANG, KI – Badan Musyawarah [Banmus] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Seruyan Kalimantan Tengah [Kalteng] kembali melakukan penjadwalan ulang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Anggaran Sementara [KUA-PPAS] Tahun Anggaran [TA] 2021 di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Seruyan, Selasa [18/8/2020].

Rapat banmus tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Wakil Ketua I Bambang Yantoko, Wakil Ketua II Muhammad Aswin, dan anggota, Sekretaris DPRD Arniasnyah.

Sementara, dari Pemkab Seruyan diwakili, Penjabat [Pj] Sekretaris Daerah [Sekda] Djainu’ddin Noor, Staf Ahli Bupati  Tunjarsyah, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [DPKAD] Sarinah, Kabag Hukum Rustam Efendi seta Kepala Bagian [Kabag] di Sekretariat Daerah [Setda].

Kanan-kiri : Pj Sekda Djainu’ddin Noor, Staf Ahli Tunjarsyah, Kabag Hukum Rustam Efendi, Sekretaris DPKAD Sarinah menghadiri rapat Banmus KUA PPAS 2021 di Gedung DPRD Seruyan, Selasa [18/8/2020]. Foto | Kalteng Independen
Sekretaris DPKAD Seruyan Sarinah mengutarakan, pengajuan KUA PPAS Tahun 2021, masih menunggu rekomendasi Gubernur terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban [LKPj] Pemkab.

“Saat ini kami masih menunggu rekomendasi Gubernur terlebih dahulu, setelah itu KUA PPAS akan diajukan,” katanya.

“Infonya proses permohonan rekomendasi Gubernur baru sampai di asisten, tapi kami akan berkoordinasi lagi ke Pemprov hari ini [Selasa],” kata Sarinah.

Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dengan mepetnya waktu pembahasan KUA PPAS 2021, pihaknya meyakini pihak eksekutif mampu menyelesaikan agenda tersebut secepatnya.

Jika mengacu, dengan tahapan pembahasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri [Permendagri] nomor 24 Tahun 2020, pembahasan APBD Murni TA 2021 dijadwalkan terlebih dahulu. Setelahnya, eksekutif akan melakukan pembahasan APBD Perubahan TA 2020 bersama DPRD Seruyan.

Sekretaris Dewan Arniansyah menyampaikan, sesuai Permendagri 24/2020, pembahasan KUA PPAS murni TA 2021 paling lambat minggu keempat Agustus akhir bulan ini.

“Setidaknya minggu keempat Agustus ini sudah ada kesepakatan antara DPRD dengan kepala daerah,” terangnya.

Sedangkan, untuk APBD Perubahan, persetujuan bersama antara DPRD dengan kepala daerah paling lambat 30 September.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor  : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *