Bahas Soal Pungutan di Sekolah, Bupati Seruyan Kumpulkan Kepala Sekolah

BUPATI SERUYAN Yulhaidir memberikan arahan kepada sejumlah Kepala Sekolah di Pandopo Rujab Bupati Seruyan, Jumat [19/6/2020]. Diundangnya sejumlah Kepsek tersebut juga terkait masih tingginya biaya sekolah yang belakangan banyak di keluhkan para orangtua siswa. Foto | Ist/Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG, KI – Setelah sebelumnya pada Jumat [19/6/2020], memanggil sejumlah kepala sekolah [Kepsek] di Sekolah Menengah Atas [SMA], Sekolah Menengah Kejuruan [SMK] sederajat. Kali ini, giliran Kepala Sekolah TK, PAUD, SD, MI dan SMP, MTs yang berada di kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur dan Danau Sembuluh diundang Bupati Seruyan Yulhaidir, untuk berdiskusi bersama di Rujab Bupati Seruyan, Jumat [26/6/2020].

“Saya kembali mengumpulkan para kepala sekolah di Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur dan Danau Sembuluh, tidak lain kembali menekankan, agar jangan sampai ada pungutan saat tahun ajaran baru ini,” kata Bupati Yulhaidir.

Yulhaidir menekankan, wajib belajar 9 tahun benar-benar dijalankan pihak sekolah. Sehingga, dilarang ada biaya yang menyebabkan anak usia sekolah tidak bisa sekolah, hanya karena tidak mampu membayar biaya seragam atau biaya lain yang di bebankan oleh sekolah.

Yulhaidir menambahkan, terkait  pembelian seragam sekolah baju batik dan kaos olah raga bukan seragam wajib yang harus di tebus.

Begitu juga pungutan sampul rapot, foto copy, pas foto dilarang dikoordinir oleh sekolah dengan biaya yang di tetapkan.

“Biarkan siswa mandiri melakukannya. Dilarang juga membuat siswa tidak ikut ujian atau ulangan, menahan rapor, SKHU dan Ijazah, hanya karena ada tunggakan uang komite dan dana perpisahan atau sumbangan lain dari sekolah,” katanya lagi.

Bupati  meminta, agar para orang tua siswa, dapat  diberikan keringanan biaya, sehingga hal ini tidak terlalu membebani di saat kondisi saat ini.

Yulhaidir menginginkan, pendidikan di Kabupaten Seruyan harus murah biaya dan  sekolah dilarang untuk mencari keuntungan, agar tidak memberatkan para orang tua, ketika anaknya hendak masuk sekolah.

Yulhaidir meminta, agar  seluruh instruksi yang disampaikan,  dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Sementara, untukk sekolah swasta atau yang tidak mendapatkan dana BOS [Biaya Operasional Sekolah] dari pemerintah, maka pembiayaan didasarkan sumbangan sukarela yang tidak memberatkan siswa sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak boleh membuat siswa sampai tidak sekolah hanya gara-gara persoalan itu.

“Sekolah bukan sarana untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak sekolah,” ujarnya.

“Dinas Pendidikan Seruyan, agar melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh proses penerimaan siswa baru, sehingga semuanya berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *