Banyak Sengketa Lahan Belum Selesai, Tim Pemkab Gelar Rakor

SEKRETARIS DAERAH Haryono, Kasat Intelkam Polres Seruyan Iptu Masriwiyono, Ketua tim penyelesaian sengketa Pemkab Seruyan, Rusnah, Asisten II DJainudin Noor, memimpin rapat koordinasi penyelesaian sengketa lahan antara warga dan Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit (PBS KS) di Aula Kantor Bupati Seruyan, Jumat (23/2). Foto | Kalteng Independen

SERUYAN – Mempercepat proses penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan, tim penyelesaian sengketa Pemkab Seruyan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Kantor Bupati Seruyan, Jumat (23/2).

Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Haryono, Kasat Intelkam Polres Seruyan Iptu Masriwiyono, Ketua tim penyelesaian sengketa Pemkab Seruyan, Rusnah, Asisten II DJainudin Noor, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Amin Suhaimi, camat Se Kabupaten Seruyan.

Dalam rapat tersebut mengemuka sejumlah persoalan sengketa tanah antara warga dengan PBS Kelapa Sawit (PBS KS) yang hingga saat ini tak kunjung selesai.

“Pertemuan ini juga menyikapi banyaknya laporan sengketa yang masuk ke pemerintahan, kadang kami (Tim Pemkab) juga dikatakan tidak independen dalam menangani persoalan sengketa,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Rusnah.

Selain itu sebagai acuan, Pemkab sedang menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) penyelesaian sengketa sebagai acuan di semua tingkat pengambil kebijakan di Kabupaten Seruyan.

Sementara Sekda Haryono menilai, terkait cukup banyaknya klaim tanah dengan masyarakat.

Kedepan dia ingin setiap kecamatan membentuk tim sengketa lahan tingkat kecamatan sebelum persoalannya sampai ke kabupaten.

“Selesaikan dulu ke kecamatan setempat, ketika belum bisa diselesaikan maka tahapan selanjutnya bisa ke kabupaten,” ujarnya.

Haryono menyarankan, agar dalam penyelesaian sengketa harus di tangani dengan hati, agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang bisa yang bisa memicu persoalan baru.

“Ini kadang-kadang tidak kita sadari dengan masyarakat, benturan-benturan ini cukup banyak sehingga perlu disikapi secara bijak,” paparnya.

Dalam Rakor yang berlangsung sekitar dua jam ini, tim beserta pihak terkait lainnya menyepakati beberapa poin penting mengenai penananganan sengketa tanah di sejumlah kecamatan yang akan menjadi Standard Operating Procedure (SOP) penanganan sengketa. (Red)

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *