Bupati Seruyan : Mensos Ingin Bansos Terdampak COVID-19 Terdata ‘By Name By Adress’

BUPATI SERUYAN Yulhaidir [tengah] didampingi Pelaksana tugas [Plt] Kepala Dinas Sosial Angga [sebelah kiri] dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik [Kadiskominfo Santik] Seruyan Sugian Noor [sebelah kanan], saat mengikuti video conference dengan Menteri Sosial [Mensos] Juliari Batubara, di Pandopo Rujab Bupati Seruyan Kuala Pembuang, Kamis [16/4/2020]. Foto | Protokol Setda/Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG, KI – Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial [Pusdatin Kesos] Kementrian Sosial Republik Indoensia [Kemensos RI] menekankan kepada Pemerintah Daerah [Pemda] untuk setiap penyaluran Bantuan Sosial [Bansos] pencegahan dampak COVID-19 diharapkan menyertakan data nama dan alamat penerima atau by name by adress.

Tujuannya, agar bantuan sosial tunai ini bisa membantu masyarakat dengan data penerima yang akurat, serta bisa dihubungi secara langsung oleh Kemensos.

“Untuk itu Pemda diharapkan, bisa menyertakan nomor telepon di setiap data penerima sehingga terdata by name by adress agar mudah dihubungi oleh pihak Kemensos RI,” kata Mensos Juliari Batubara ketika melakukan video conference dengan Pemda di 33 Provinsi, Kamis [16/4/2020].

Bupati Seruyan Yulhaidir juga mengikuti video conference dengan Mensos Juliari Batubara terkait bansos tunai yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dampak COVID-19.

Orang nomor satu di Kabupaten Seruyan tersebut juga didampingi Pelaksana tugas [Plt] Kepala Dinas Sosial Angga dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik [Kadiskominfo Santik] Seruyan Sugian Noor.

Saat menyampaikan arahannya, Mensos Juliari menyampaikan, mekanisme penyaluran bansos tunai di antaranya, penyaluran bansos tunai mengacu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [DTKS] sebagai acuan sasaran penerima program bansos tunai disiapkan alokasi awal Keluarga Penerima Manfaat [KPM] bansos tunai per kabupaten/kota oleh Kemensos RI.

Kabupaten/kota mengirimkan usulan calon KPM Bansos tunai kepada Kemensos RI melalui persetujuan bupati/wali kota dan diketahui oleh gubernur melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation [SIKS-NG].

Poin selanjutnya, penetapan KPM Bansos tunai oleh Kemensos RI. Kemensos menyediakan anggaran bansos tunai.

Proses penyaluran bansos tunai dilakukan melalui mitra kerja PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara [Himbara] dengan dukungan Pemda.

Ditekankan,Pengendalian dan sosialisasi bansos tunai dilakukan terpadu antara pusat dan daerah.

Dijelaskan Mensos Juliari Batubara, bansos tunai adalah bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dampak Covid-19. Bansos tunai tersebut akan diberikan kepada 9.000.000 Keluarga Penerima Manfaat [KPM] dengan nilai bantuan dikisaran Rp600 ribu per bulan per KPM selama tiga bulan dari bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor              : Bambang

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *