Bupati Seruyan Pimpin Mediasi Sengketa Lahan Sawit, Manajemen PT Tapian Nadenggan Seperti Kebingungan

BUPATI SERUYAN Yulhaidir [tengah] bersama sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [FKPD] memimpin rapat media sengketa lahan antara PT Tapian Nadenggan dengan Suhardi dkk di Aula Kantor Bupati Seruyan, Senin [5/10/2020]. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG, KI – Mediasi sengketa lahan di areal perkebunan kelapa sawit PT Tapian Nadenggan [Tasik Mas] dengan warga Kecamatan Hanau yang berlangsung di Kantor Bupati Seruyan, Senin [5/10/2020], berlangsung alot.

Bupati Seruyan Yulhaidir memimpin langsung rapat mediasi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [FKPD], dihadiri Satuan Organisasi Perangkat Daerah [SOPD] terkait seperti, Pj Sekda Djainu’ddin Noor, Asisten I Nomo Koeswoyo, Kepala DKPP Alibidinnor, Kabag Ekonomi Setda Ahmad Kartono, Camat Hanau Titok Kurdias, dan perwakilan ATR/BPN.

Perwakilan PT Tapian Nadenggan yang diwakili Septiadi cs, dikonfrontir dengan warga [Suhardi dkk], perusahaan tidak dapat menunjukkan data ataupun dokumen konkrit diatas lahan sengketa yang diminta Pemkab Seruyan sejak mediasi terakhir dilangsungkan bulan lalu.

PT Tapian Nadenggan hanya memaparkan data slide melalui layar proyektor, sejarah singkat PT Tapian Nadenggan sejak dimulainya operasional perusahaan hingga rapat mediasi terakhir ditingkat kecamatan dengan Suhardi dkk.

Dalam pertemuan tersebut, PT Tapian Nadenggan juga sama sekali tidak menjelaskan secara terang benderang adanya ganti rugi lahan warga di areal sengketa seluas 288,11 hektar [ha] yang diklaim Suhardi dkk.

Yang lebih ironisnya lagi, raksasa kelapa sawit milik Sinarmas Group tersebut, tidak sedikit pun memaparkan realisasi kebun plasmanya dalam paparan singkat operasional perusahaan tersebut sejak pembukaan lahan ditahun 1997 hingga 2020 ini.

Padahal, area operasional PT Tapian Nadenggan luasannya mencapai 17,062.11 hektar [Data RSPO] meliputi tiga kecamatan di Kabupaten Seruyan yakni, Kecamatan Hanau, Danau Seluluk dan Batu Ampar.

Untuk mengurai persoalan tersebut, Bupati Seruyan Yulhaidir bersama Wakapolres Kompol Imam Riyadi, dan FKPD lainnya, sempat mempertanyakan data-data sengketa lahan yang telah diminta tim mediasi sebelumnya, namun perwakilan manajemen PT Tapian Nadenggan seolah kebingungan untuk mengambil keputusan sembari berembuk sesekali berbisik-bisik dengan sesama rekannya.

“Permasalahan ini sudah lama sekali, sejak perusahaan berdiri sekitar tahun 1997 sampai tahun 2020,   lahan tersebut belum pernah diganti rugi,” kata Bupati.

Bupati menjelaskan, di areal sawit PT Tapian Nadenggan dulunya tempat masyarakat berladang, menyadap karet, mencari rotan. Wilayah tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat. Lalu, ketika masuk perusahaan ini [PT Tapian Nadenggan], hutan yang menjadi pengharapan masyarakat hilang.

“Memang, kalau bicara masalah legallitas, masyarakat itu ada yang punya, ada juga yang tidak punya. Tetapi, dia punya bukti adatnya, ada saksi-saksi disitu, ada tanam tumbuhnya disitu, ada bekas berladang, bekas berburu dan lainnya. Nah, itulah bukti yang tidak tertulis, dan itu menurut saya juga diakui oleh undang-undang. Apalagi dimasa-masa itu, untuk membuat surat bagi masyarakat aksesnya sangat terbatas,” ungkap Bupati.

“Lahan tersebut sudah ditelusuri tim mediasi Kabupaten memang belum ada ganti rugi, Apalagi ini [PT Tapian Nadenggan] perusahaan besar, saya berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai persoalan ini melebar dan merembet ke hal-hal yang lainnya,” jelas Bupati.

PERWAKILAN masyarakat Hendra [kanan] bersama Suhardi [tengah] menghadiri mediasi oleh Pemkab Seruyan di Aula Kantor Bupati Seruyan, Senin [5/10/2020]. Foto | Kalteng Independen
Sementara, Suhardi dkk mengemukakan, sejak awal penggarapan, masyarakat sudah melarang perusahaan untuk melakukan penggusuran terhadap kebun mereka, namun karena keterbatasan, masyarakat tidak memiliki cara untuk menghentikan aktivitas perusahaan.

“Kami berharap kepada PT Tapian Nadenggan bisa menyelesaikan permasalahan ini, kami tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan,” kata Hendra mewakili Suhardi dkk.

“Kalau tidak ada keputusan dari perusahaan, Insya Allah kami akan berladang situ, bertani dan mendirikan kebun dilahan itu, kita sama-sama berusaha dilahan yang sama,” tegas Hendra.

Sementara, PT Tapian Nadenggan diwakili Septiadi mengatakan, pihaknya [PT Tapian Nadenggan] hanya bersedia mengganti uang lelah sebesar Rp100 juta saja kepada warga. Uang ganti rugi tersebut dianggap sebagai uang pengganti selama pengurusan lahan.

Pernyataan Septiadi langsung ditolak Suhardi dkk. Menurut Hendra, uang tali asih sebesar Rp100 juta tersebut merendahkan masyarakat, karena pihanya mendapat keterangan dari warga sekitar tahun 2016 ada proses ganti rugi lahan oleh PT Tapian Nadenggan yang dihargai perhektar.

TAMPAK Septiadi [Berdiri kedua dari kanan] sedang berembuk dengan rekannya disela rapat mediasi sengketa lahan antara PT Tapian Nadenggan dengan warga di Aula Kantor Bupati Seruyan, Senin [5/10/2020]. Foto | Kalteng Independen
Rapat mediasi berakhir dengan sejumlah kesepakatan yang tertuang dalam notulen rapat diantaranya, PT Tapian Nadenggan bersedia menyerahkan data dan dokumen HGU [Hak Guna Usaha] perusahaan, dokumen pembayaran ganti rugi diatas lahan yang diklaim Suhardi dkk seluas 288.11 ha, serta jumlah luasan yang telah diganti rugi oleh PT Tapian Nadenggan disertai dokumen pendukung lainnya di seluruh areal PT Tapian Nadenggan kebun Tasik Mas.

Poin lainnya, PT Tapian Nadenggan menolak tuntutan ganti rugi sebesar Rp25 juta perhektar. Hanya bersedia memberikan tali asih pengganti uang lelah sebesar Rp100 juta.

Berikutnya, berikutnya, data dan dokumen akan diserahkan oleh PT Tapian Nadenggan Kepada Pemkab Seruyan paling lambat 5 November 2020 [Terhitung 1 bulan setelah rapat tersebut].

Memperkuat bukti klaim lahan, Suhardi dkk juga menyerahkan dokumen pernyataan tidak pernah menerima ganti rugi atau membebaskan lahan yang diklaim Suhardi dkk dari empat Kepala Desa [Kades] yakni, Kades Pembuang Hulu I, Pembuang Hulu II, Asam Baru dan Kades Derangga.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *