Bupati Seruyan Sampaikan Pidato Pengantar LPj ABPD 2018 Ke DPRD

KUALA PEMBUANG – Bupati Seruyan Yulhaidir menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah [Raperda] tentang Laporan Keuangan Pertanggungjawaban [LKPj] dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD] Tahun 2018 di Paripurna Ke 1 Masa Persidangan II Tahun 2019, di Gedung DPRD Seruyan, Senin [22/7/2019].

Pidato pengantar Bupati mengenai Raperda tentang LKPj dan LKPD Tahun 2018 tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Norhasan bersama beberapa anggota DPRD Seruyan, pejabat eselon dilingkup Pemkab Seruyan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah [FKPD].

Dalam pidatonya, Bupati mengutarakan, penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] merupakan kewajiban konstitusional seusai dengan amanat Undang-Undang [UU] 23/2014, tentang Pemerintah Daerah [Pemda] pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, “Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [BPK RI], paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,”.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu agenda tahunan Pemda dan DPRD adalah menyusun dan menetapkan APBD untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dilihat dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan belanja daerah, berfungsi sebagai alat untuk memberikan penilaian sekaligus memberi umpan balik [feed back] yang sangat bermanfaat untuk merencanakan dan melanjutkan program kegiatan pada tahun berikutnya,” katanya.

Dia menjelaskan, penyajian laporan keuangan pada Perda berbasis akrual yang meliputi tujuh komponen laporan yakni, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan operasional, laporan neraca laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tahun 2018 yang telah diaudit BPK RI.

“Perolehan opini BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan tahun 2018, Wajar Dengan Pengecualian [WDP] mengecewakan untuk kita semua, oleh sebab itu kepada seluruh SKPD dilingkup Pemkab Seruyan untuk lebih optimal memperbaiki tata kelola keuangan dan barang yang menjadi pertanggungjawaban masing-masing SKPD, dan juga lebih mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik guna mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah,” terangnya.

“Melalui kesempatan ini juga perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih atas segala masukan saran dan koreksi yang telah disampiakan selama ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat  bagi masyarakat dan berkah bagi kita semua,” katanya lagi.

Dijelaskan Bupati, besar harapan kiranya anggota dewan yang terhormat dapat membahas lebih lanjut Raperda tersebut, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

“Kiranya kerjasama yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan, sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diwilayah ini lebih baik dari tahun ke tahun,” paparnya. Tim KI/KI-02

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *