Bupati Seruyan Tegaskan Kriteria Penerima BLT dari Dana Desa

BUPATI SERUYAN Yulhaidir memimpin rapat pertemuan dengan Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Dalam kunjungan kerjanya Bupati bersama SOPD terkait menekankan pentingnya pendataan dilakukan dengan tepat. Foto | Prokom Seruyan/Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG, KI – Setelah sebelumnya menggelar pertemuan dengan Camat dan kepala desa [Kades] di Seruyan Tengah, Bupati Seruyan Yulhaidir didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Taruna Jaya dan Inspektorat menggelar pertemuan dengan Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

Pertemuan tersebut guna menyamakan persepsi terkait penyaluran bansos Bantuan Langsung Tunai [BLT] dari Dana Desa [DD] Covid-19.

Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, BLT DD menjadi skala prioritas dengan acuan Peraturan Menteri Keuangan [PMK] nomor 50 Tahun 2020 dan Permendes nomor 6 Tahun 2020.

Ada beberapa kriteria dasar yang mendapatkan BLT DD diantaranya, apabila ada warga miskin yang belum terdaftar wajib didata ulang oleh tim relawan Covid-19 desa yang terdiri dari Kades, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT/RW. Selanjutnya, warga desa yg kehilangan mata pencaharian atau kehilangan pekerjaan dampak Covid-19.

Terkahir, warga yang menderita penyakit kronis tahunan, yang tidak sembuh-sembuh.

“Apabila ada keraguan apakah warga itu betul tidak mampu? amati dari segi fisik, yaitu rumah yang tidak layak, banyak anak dan lainnya, yang disepakati melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) kemudian disahkan oleh Camat dan diterbitkan Peraturan Kepala Desa sehingga dapat menjadi dasar siapa-siapa warga yg berhak menerima,” kata Bupati.

“Semoga tidak ada keraguan karena telah dinilai, disepakati, dengan catatan tidak boleh ada unsur KKN, mark up dan fiktif,” katanya lagi.

Yulhaidir menjelaskan, yang tidak boleh menerima BLT DD adalah masyarakat yg sudah menerima BST, PKH dan BPNT maupun Bansos Provinsi, PNS, Kedes dan perangkatnya, serta anggota BPD.

“Diharapkan untuk Kades dapat mengatur pengelolaan dengan baik dan benar dalam penyaluran BLT DD. Semua dilakukan supaya tidak ada kesalahpahaman di masyarakat,” teranngya.

Dijelaskan Yulhaidir, bantuan Covid-19 akan dimonitoring oleh DMPD, Inspektorat, BPKAD mulai dari pendataan, penyaluran, hingga pelaporannya, sekaligus bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Jangan sampai karena lengah dalam administrasi sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” Bupati mengingatkan.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *