BUPATI SERUYAN Yulhaidir menggelar video converence dengan SOPD dilingkup Pemkab Seruyan di Randopo Rujab Bupati, Rabu [22/4/2020]. Foto | Protokol Setda/Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG- KI, Akibat virus corona atau COVID-19, Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Seruyan Kalimantan Tengah [Kalteng] terpaksa harus merasionalisasi kembali anggaran belanja daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] tahun 2020 senilai Rp277 miliar lebih.

Rasionalisasi itu dilakukan mengingat sejumlah program di Satuan Organisasi Perangkat Daerah [SOPD] tidak bisa dilaksanakan.

“Tahun ini sejumlah program terpaksa tidak bisa dilaksanakan, hal ini selain dampak dari PAD [Pendapatan Asli Daerah] yang tidak mencapai target,” Kata Bupati Seruyan Yulhaidir dalam rilisnya, Rabu [22/4/2020].

Yulhaidir menambahkan, kebijakan tersebut juga imbas dari wabah COVID-19 yang melanda seluruh daerah di Indonesia saat ini.

Realokasi dan refokusing anggaran APBD tersebut didasari dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Daerah.

“Dasar rasionalisasi ini, Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 dan juga keputusan bersama antara Mendagri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020, maka pemerintah harus melaksanakan rasionalisasi belanja di semua perangkat daerah termasuk dana desa dan juga alokasi dana desa,” kata Bupati.

“Kondisi ini memang sangat tidak menguntungkan untuk pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Seruyan, karena kita harus melakukan rasionalisasi anggaran yang mencapai Rp 277 milyar lebih sehingga program kegiatan fisik dan program lainnya tidak bisa kita laksanakan,” katanya lagi.

Orang nomor satu di Kabupaten Seruyan tersebut menjelaskan, ada beberapa program yang harus ditunda pelaksanaannya di tahun 2020 ini seperti program fisik yang dianggap bisa dilaksanakan tahun depan dan tidak mendesak, termasuk anggaran Bimtek, honorarium kegiatan, pengelolaan dana Bos, uang lembur.

Kemudian, belanja barang dan jasa yang meliputi perjalanan dinas, percetakan, Bimtek [Bimbingan teknis], pemeliharaan dan sejumlah item lainnya.

“Rasionasisasi belanja modal sekurangnya 50 persen dan mengurangi dana hibah kepada pihak ketiga,” terangnya.

Selain itu, untuk sejumlah pekerjaan yang sudah ditandatangani Surat Perintah Kerja [SPK] dengan pihak ketiga juga tidak bisa dibayarkan tahun ini.

“Karena memang rasionasisasi ini kita lakukan agar pemerintah bisa terus stabil akibat dampak covid-19 ini,” paparnya.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor              : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *