Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, Purwadi.

KUALA PEMBUANG, KI – Mungkin masih segar dalam ingatan masyarakat Kuala Pembuang tentang terungkapnya kasus prostitusi dibawah umur. Praktik perdagangan manusia yang diketahui dilakukan di salah satu rumah Persil Raya Jalan Letjen S Parman tersebut, merupakan kasus yang jarang terungkap. Sikap tanggap Polres Seruyan terhadap aduan masyarakat yang resah dengan kegiatan prostitusi tersebut pantas diacungi jempol, jika tidak, maka praktik human traffiking [Perdagangan manusia] yang akhirnya diketahui sudah berjalan 5 bulan tersebut mungkin akan berlanjut dan meluas.

Meski kasus tersebut sudah berlalu dan tersangka mucikari yang menjadikan rumahnya sebagai praktik perdagangan manusia tersebut telah menghuni hotel prodeo, namun kita semua sudah semestinya bersama pihak yang berwajib lebih waspada kemungkinan adanya kasus serupa yang belum terungkap, begitu juga dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait sudah semestinya mencurahkan perhatian terhadap penyakit masyarakat yang melibatkan anak di bawah umur.

Menindak lanjuti kejadian tersebut KI mencoba melakukan konfirmasi kepada dinas terkait yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana tentang sejauh mana upaya yang dilakukan dalam hal pembinaan dan pemcegahan supaya hal serupa tidak terulang kembali.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Purwadi.

“Kami berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga bencana Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah provinsi sudah mempunyai unit pelaksana teknis, yang mempunyai tenaga psikologi. Beberapa hari yang lalu pihak provinsi melakukan kunjungan untuk mengetahui perkembangan penanganan terhadap korban tindak pidana perdagangan anak. Pihak provinsi menyarankan kepada kami untuk meminta bantuan psikolog dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga bencana provinsi kalimantan tengah’, katanya pada Selasa, [19/2/2020] kemarin.

“Terkait kewenangan dinas kami terhadap masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang [TPPO], sementara kewenangan pihak kami melakukan pendampingan, dan berkoordinasi dengan leading sector terkait yang mempunyai kewenangan dalam perkara ini, dengan kata lain untuk penanganan lebih lanjut belum bisa dilakukan oleh pihak kami. Hal ini dikarenakan pihak kami UPT atau unit pelaksana teknis untuk menangani tindak kekerasan dan TPPO.

Adapun upaya pencegahan supaya hal ini jangan terulang kembali kami telah melakukan sosialisasi lewat berbagai media. Selain sosialisasi yang dimaksud, dinas kami juga melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat dengan menyisipkan materi perlindungan hak anak diberbagai kesempatan”, ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Hak dan Tumbuh Kembang Anak, Kuat Subroto, di dampingi Kadisnya Purwadi menambahkan, bahwa penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak bisa diabaikan, karena walaupun jarang terjadi namun kenyataannya terjadi.

Kuat manambahkan, penangannya memang harus lebih serius, untuk itu dinas tempatnya bertugas saat ini menyambut baik pernyataan kementerian dalam negeri tentang pembentukan UPTD yang harus disegerakan.

Disampaikan Kuat, dalam waktu dekat pemerintah daerah harus bisa mewujudkan adanya UPT penanganan tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, untuk mengatasi kendala yang dihadapi dinasnya. Dan pengawasan orang tua juga dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor              : Efendi
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *