DPRD Kalteng Kunjungi RSUD Muara Teweh, Ada Apa?

MUARA TEWEH – Selasa [26/12/2019], empat  anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah [Kalteng] melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Muara Teweh. Kunjungan yang dipimpin oleh ketua komisi III Hj Siti Nafsiah,  bersama anggota Kuwu Senilawati,  Sri Neni Trianawati,  Andayani  dan Heri Santoso didampingi Sekda Barito Utara [Barut] Jainal Abidin, Asisten I  Drs Masdulhaq,  Dirut RSUD Muara Teweh Dwi Agus Setijowati.

Kedatangan politikus DPRD Kalteng tersebut juga berkaitan dengan program pelayanan sebagai rumah sakit rujukan Daerah Aliran Sungai [DAS] Barito, serta penggunaan dana hibah provinsi sebesar Rp25 milyar tahun 2019 serta mendengarkan permasalahan rumah sakit yang disampaikan ke dewan.

“Tujuan kami melihat secara langsung kondisi RSUD Muara Teweh sebagai rumah sakit rujukan DAS Barito dan ingin mengetahui program pelayanan sebagaimana persiapan rumah sakit rujukan, “kata Siti Nafsiah.

“Memang ada isu isu atau pemberitaan miring terkait pelayanan RSUD Muara Teweh, oleh karena itu kita langsung ingin mengetahui riil di lapangan, dan ternyata isu isu itu tidak benar dan dilebih lebih kan, karena pada kenyataannya dilapangan tidak ditemukan apa yang di isu-kan tersebut,”  tambah Kuwu Senilawati.

Terkait dana hibah provinsi sebesar Rp 25 milyar, Sekda Jainal Abidin memaparkan, bahwa realisasi dana hibah provinsi untuk percepatan pembangunan RSUD Muara Teweh sudah mencapai 43 persen.

Dikatakan Sekda, dalam realisasi dilapangan banyak pekerjaan rumah sakit di luar program seperti penanganan orang gila yang di bawa ke rumah sakit juga penanganan jenazah tanpa identitas.

“Ini diluar anggaran pihak RSUD, namun selama ini tetap teratasi,” katanya.

SEKDA Barito Utara Jainal Abidin [Kedua dari kanan] memberikan penjelasan kepada Komisi III DPRD Provinsi Kalteng yang melakukan kunjungan kerja ke RSUD Muara Teweh, Selasa [26/12/2019]. Foto | Nasution/Kalteng Independen

Dia mengakui, memang ada sedikit masalah keuangan RSUD Muara Teweh, hal tersebut karena klaim terhadap BPJS kesehatan belum terbayarkan, dan jumlahnya per Oktober 2016 capai Rp7 milyar lebih, belum termasuk bulan November dan Desember yang masih dalam proses.

Namun semua persoalan tersebut masih bisa teratasi dengan dana talangan dari kas daerah,  sehingga pelayanan operasional RSUD Muara Teweh sampai kini tetap berjalan.

“Apapun yang terjadi, pelayanan rumah sakit harus tetap jalan, meski harus melakukan penghematan di beberapa bagian,” terangnya.

“Sebagai RSUD  rujukan, kita tidak boleh menolak pasien, kadang pasien datang tidak pakai BPJS,  kartu tidak mampu dengan jaminan RpI miliar dari pemerintah daerah,  sehingga pasien semua ter backup,”  tandasnya. Tio/KI-02

Bagikan ini :