KUALA PEMBUANG – Mengurangi penyalahgunaan anggaran terutama anggaran perjalanan dinas di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan Kalimantan Tengah akan memberlakukan Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (e-SPPD).

“Saat ini baru disosialisasikan, memang agak rumit, banyak persiapan yang kita lakukan, seperti mempersiapkan operator, Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan Haryono usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi e-SPPD di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Seruyan, Jumat (5/4/2019).

Sementara Kepala BPKAD Seruyan Bahrun Abbas menyatakan, aplikasi e-SPPD akan mempersingkat pekerjaan, membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih tertib administrasi dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saat ini masih dalam tahap proses finalisasi, menyesuaikan data-data kepegawaian karena ada beberapa perubahan data seperti CPNS, PNS yang pidah, dll, dalam waktu dekat di tahun ini juga sudah kita berlakukan,” ujarnya.

“Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tahun 2019, berlakunya sejak 1 April 2019,” tambahnya.

Melalui aplikasi e-SPPD, setiap pengajuan perjalanan dinas harus dilampiri nota dinas, yang dibuat oleh Kepala Bidang (Kabid), itu dilakukan supaya Kabid mengetahui bahwa stafnya melakukan perjalanan dinas.

Sedangkan, perjalanan dinas di tingkat eselon II atau setara jabatan Kepala Dinas (Kadis), terlebih dahulu harus melalui persetujuan Bupati Seruyan.

“Khusus untuk perjalanan dinas dalam daerah, Surat Pertanggungjawaban (SPj) diharuskan melampiri dokumentasi kegiatan, yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanggal pelaksanaan,” ujarnya.

“Maksud pak Bupati untuk meminimalisasi, kalau untuk perjalanan luar daerah ada tiket pesawat, disitu keterangannya jelas, dan pemeriksa (Auditor) juga konek dengan aplikasi di maskapai,” terangnya.

Dikatakan,  e-SPPD online dimungkinkan seluruh surat menyurat secara manual, sudah bisa diganti dengan dokumen online. pejabat yang berwenang, bisa mengecheck permohonan hanya dengan handphone android atau melalui dekstop. Bagi pemohon, bisa mempersingkat waktu pengurusan dokumen perjalanan dinas.

Nantinya, masing-masing pejabat akan memiliki akun tersendiri, persetujuan tidak lagi menggunakan tanda tangan tapi memakai barcode.

“Kita berharap dengan diterapkannya e-SPPD, kita bisa melakukan efisiensi,” tegasnya. Tim KI/KI-02

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *