Gubernur Kalteng Minta Bupati Kapuas dan  Pulang Pisau Bersinergi dengan Pemprov Soal Pengembangan Food Estate

GUBERNUR Kalteng H Sugianto Sabran ketika mempimpin Rapat Koordinasi melalui video conference dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu [17/6/2020]. Foto | Ist/Kalteng Independen

PALANGKA RAYA, KI – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menginginkan agar Bupati Kapuas dan Bupati Pulang Pisau yang wilayahnya menjadi lokasi Food Estate agar bersinergi dengan Pemerintah Provinsi [Pemprov] Kalimantan Tengah [Kalteng] dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah [Kalteng] H Sugianto Sabran ketika mempimpin Rapat Koordinasi melalui video conference dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu [17/6/2020].

“Mari bahu-membahu menyamakan visi misi. Kita ingin bersinergi membentuk tim di mana Bupati Kapuas dan Bupati Pulang Pisau ada di dalamnya. kabupaten dan Provinsi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. harus bersinergi, dibuang semua ego, yang ada kepentingan nasional dan kepentingan Kalteng, karena kita dipilih untuk ketahanan pangan nasional,” katanya.

Gubernur Sugianto Sabran mengungkapkan, bahwa pembahasan Food Estate sebenarnya sudah dibahas dari tahun 2017, dalam rapat dengan Presiden RI Joko Widodo dan kementerian terkait di Istana Negara Jakarta.

Sugianto juga sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa investor sudah datang ke Kalteng, salah satunya dari Uni Emirat Arab [UEA] untuk kerjasama hortikultura di lahan seluas  100 ribu hektare [Ha].

“Selain untuk menjaga ketahanan pangan nasional, dipilihnya Kalteng sebagai lokasi pembangunan dan pengembangan Food Estate adalah untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta agar tenaga kerja lokal menjadi prioritas dalam pembangunan dan pengembangan Food Estate.

“Orang lokal dulu yang kita prioritaskan,” terangnya.

“Nanti ada juga surat saya ke Bupati supaya tidak ada Lurah, Kades, atau Mantir Adat yang mengeluarkan SKT di eks lahan PLG supaya proyek tidak terhambat. Saya juga minta tidak ada isu kesukuan, tidak ada isu SARA. Saya berharap Forkopimda Kabupaten membantu Bupati agar tidak ada isu itu,” ungkapnya.

Kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan [TPHP] Kalteng, Gubernur meminta untuk berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau untuk menyediakan kantor khusus. Diharapkan, tim sudah terbentuk dalam Rakor hari ini.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Dinas TPHP Kalteng Sunarti menyampaikan bahwa Rapat Terbatas [Ratas] telah dilakukan pada 11 Mei dan 2 Juni lalu, masing-masing membahas pencetakan lahan sawah baru di Kalteng dan mengerucut pada pengembangan Food Estate di Kalteng pada Ratas kedua.

Program pembangunan dan pengembangan pertanian sendiri diupayakan pemerintah menyusul prediksi akan adanya ancaman krisis pangan, pembatasan ekspor pangan global, ancaman kemarau panjang, gangguan suplai dan distribusi pangan, serta pandemi Covid-19.

Ditambahkannya, pembangunan Food Estate di lahan seluas 164.598 Ha ini, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, akan berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022 dan berfokus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau melalui instensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.

Terpisah, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, dalam paparannya mengaku siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan dan pengembangan Food Estate tersebut.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor : Bambang

 

 

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *