Gubernur Kalteng Terus Intensifkan dan Tingkatkan Koordinasi Bansos Untuk Rakyat

GUBERNUR Kalteng Sugianto Sabran [tengah] saat melakukan dialog interaktif sebagai narasumber, di RRI Palangka Raya, dengan topik Sinergi Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], BPKP [Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan [BPKP] dan Pemprov Kalteng Dalam Mengawal Bansos Pada Masa Pandemi Covid-19, di aula RRI Palangka Raya, Jalan MH Thamrin, Rabu [1/7/2020]. Foto | Ist/Kalteng Independen

PALANGKA RAYA, KI – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyatakan, Pemerintah Provinsi [Pemprov] Kalteng terus mengintensifkan bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di wilayah Kalteng.

Gubernur Sugianto juga menyebut selama tidak korupsi dan tidak bertentangan dengan aturan, upaya penyaluran bansos untuk kepentingan masyarakat saat ini, terus dilakukan.

Gubernur Sugianto Sabran saat melakukan dialog interaktif sebagai narasumber, di Radio Republik Indonesia [RRI] Palangka Raya, dengan topik  Sinergi Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], BPKP [Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan] dan Pemprov Kalteng Dalam Mengawal Bansos Pada Masa Pandemi Covid-19, di aula RRI Palangka Raya, Jalan MH Thamrin, Rabu [1/7/2020].

Dalam Dialog khusus kali ini, Gubernur Sugianto juga menjawab pertanyaan masyarakat melalui inteaktif serta mendengarkan aspirasi mengenai kondisi dampak Covid-19 saat ini.

Turut hadir juga, Koordinator Wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Suwandha dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, Setia Pria Husada.

“Bansos bentuk kehadiran pemerintah di tengah penderitaan rakyat karena pandemi Covid-19, kami terus intensifkan dan salurkan bansos berupa BLT dari Pemprov dengan jumlah Rp90 miliar untuk tahap pertama ini sebanyak 180 ribu KK,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain dari Pemprov Kalteng, bansos dari pribadi Gubernur juga terus berjalan.

“Intinya kami selalu koordinasi dengan BPK dan KPK, agar potensi pelanggaran tidak ada. Yang penting tidak di korupsi, dan tersalurkan ke warga yang benar benar membutuhkan,” terangnya.

Acara yang  dipandu oleh wartawan RRI Septina Trisnawati ini juga dihadiri oleh Plt Kadinsos Rian Tangkudung, Kepala Inspektorat Sapto Nugroho, sejumlah SOPD dilingkup Pemprov Kalteng.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Prov Kalteng, Setia Pria Husada menuturkan bahwa BPKP Kalteng, diminta atau tidak diminta, wajib mengawal Pemda dalam penyaluran Bansos, agar sesuai asas manfaat dan ketentuan.

“Jadi mau berupa uang atau benda itu tidak masalah, yang penting penyalurannya sampai ke warga dan sesuai. Yang mengetahui kondisi wilayah pak Gubernur, nah diteruskan oleh dibawahnya sampai ke lingkungan warga,” ucapnya.

Sementara Koordinator Wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Suwandha menyebutkan, hal yang terpenting dalam penyaluran Bansos adalah niat dan tujuan membantu masyarakat dan harus tepat sasaran.

“Kurangi atau hilangi potensi penyimpangan seminimal mungkin, dengan pengawasan dari lembaga terkait. Kami memantau Provinsi Kalteng sudah maksimal dalam penyalurannya, dan kami juga menerima koordinasi dari Pemprov terkait berbagai hal yang dianggap jadi kendala dalam penyaluran bansos,” jelasnya.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *