JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sektor anggaran desa merupakan salah satu kasus yang terbesar dalam menyumbang kerugian negara pada 2018.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam pemaparannya terkait pemetaan tren kasus korupsi sepanjang 2018, Jakarta, Kamis  pekan lalu mengatakan, korupsi terbanyak terjadi di desa, terkait pengelolaan dana desa,  meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes).

ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018. dengan kerugian negara yang dihasilkan mencapai Rp37,2 miliar. 

Dia merincikan, kasus korupsi tersebut meliputi sektor infrastruktur anggaran desa 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp17,1 miliar, sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara Rp20 miliar.

Menurutnya, pengeluaran anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah sejak 2015 hingga kini yang diperuntukkan bagi 74.954 desa mencapai sebesar Rp186 triliun. Keberadaan dana desa itu dinilai menjadi pemicu kenaikan tren korupsi.

“Kalau kita lihat tren-nya pasca-anggaran dana desa, kasusnya meningkat. Kami menduga [korupsi anggaran desa] itu menjadi salah satu penyebab,” ujar dia.

Penyebab lain, anggaran desa menjadi sektor rawan di korupsi karena pengawasan dan transparansi yang kurang, serta kapasitas aparat desa yang tidak maksimal.

Terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menilai jika tata kelola dana desa sudah makin membaik.

“Dari tahun ke tahun tata kelola dana desa terus membaik. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan dana desa yang juga terus meningkat,” kata dia dalam siaran persnya, Rabu (7/2/2019) pekan lalu.

Dia menjelaskan pada tahun pertama, yakni 2015, penyaluran dana desa 82,72 persen dari Rp20,67 triliun terserap. Pada 2016, pemerintah menyediakan Rp46,98 triliun dana desa dan tingkat penyerapan sampai 97,65 persen. Pada 2017, 98,54 persen dari Rp60 triliun dana desa yang dialokasikan terserap. Tahun lalu, pemerintah mengalokasikan Rp60 triliun dana desa dan sekitar 99 persen di antaranya terserap.

“Kenaikan penyerapan dana desa itu didorong oleh komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, pemkab, dan dukungan pendamping desa serta dukungan dari kepolisian, kejaksaan, dan badan pengawas.,” terangnya. (Ist/Tim KI)

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *