4 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Hentikan Panwaslu

KETUA Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah (Kalteng), Umar Zahid Bustomi, ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/4/2018). Foto | Kalteng Independen

SERUYAN – Meski terkadang memanas, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah (Kalteng) kondusif.

Catatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Seruyan, sejak Maret hingga April ini, Panwas menerima empat laporan dugaan pelanggaran di masa kampanye oleh kontestan Pilkada.

Ketua Panwaslu Seruyan, Umar Zahid Bustomi, Rabu (18/4/2018), menyebutkan, ke empat laporan tersebut yakni, laporan dari Ketua DPC PDIP Seruyan mengenai dugaan penyebaran berita hoax oleh mantan Kepala Desa Pembuang Hulu II. Dugaan politik uang (Money Politic) dalam bentuk pembagian beras kepada masyarakat di Pembuang Hulu Kecamatan Hanau. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dan laporan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai oleh pihak lain sebagai upaya dukungan terhadap salah satu kontestan Pilkada Kabupaten Seruyan.

Terkait laporan-laporan itu, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan (Panwascam) melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.

Terkait penyebaran berita hoax oleh mantan kades Hanau, Panwas kemudian meregistrasi laporannya. Sayangnya, laporan itu tidak memenuhi batas waktu formil atau tujuh hari setelah peristiwa terjadi. Seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 4.

“Tanggal pelaporan kita terima 7 Maret, peristiwa penyebaran informasi itu tanggal 19 Februari, karena sudah melewati batas waktu (Kadaluarsa), kita nyatakan tidak dapat kita lanjutkan, sesuai pasal 173 ayat 4  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujarnya.

Selanjutnya, dugaan Money Politic (Politik uang) oleh salah satu Kader partai di Pembuang Hulu Kecamatan Hanau, dalam bentuk pembagian beras, dengan dugaan melanggar pasal 187 poin (a) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Money politic.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Terkait Money Politic ini dari awal kita bersama-sama denngan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), kita didampingi pihak kepolisian, kejaksaan,” beber Umar.

Setelah dilakukan klarifikasi secara menyeluruh sambung Umar, pihaknya tidak menemukan unsur seperti dalam pasal 187 poin (a). Bahkan klarifikasi juga dilakukan face to face dengan penerima beras nomor 1.

“Pasal 187 poin (a) tidak terpenuhi, unsur ajakannya (Mengajak memilih) tidak ada, kita juga meminta keterangan warga penerima beras. Selain itu, kita juga mengecek ke toko-toko mengenai beras dengan merk dagang “Nomor 1″ ternyata itu memang diperjualbelikan secara umum, juga beredar luas di toko-toko,” lanjutnya.

Umar mengatakan, alasan si pembagi beras Nomor 1 itu tujuannya hanya untuk Tasyakuran (Bersyukur kepada Allah). Karena panen walet tahun lebih banyak dari biasanya.

Kemudian, laporan tanggal pada (10/4/2018) terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di falisitas milik pemerintah yakni, di Pasar Sayur dan Ikan (SAIK) Kuala Pembuang, yang dihentikan. Pasalnya setelah di klarifikasi ke pelapor maupun terlapor juga tidak mengetahui siapa yang memasang APK tersebut.

“Ternyata dari pihak pihak terkait tidak ada yang mengetahui siapa yang memasang,” katanya lagi.

Kemudian beber Umar, laporan mengenai keterlibatan beberapa ASN saat menghadiri acara Liga Dangdut (LIDA) di Jakarta, juga dihentikan, karena pelapor tidak mampu menunjukkan persyaratan formil, sehingga Panwas pun tidak meregistrasi laporan itu.

Meski demikian, laporan itu di jadikan sebagai informasi awal oleh Panwas untuk kemudian melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait.

“Kita undang pihak-pihak terkait untuk di klarifikasi. Tujuan awalnya kita jadikan temuan. Tapi, setelah kita klarifikasi dengan mereka (ASN), ternyata mereka juga tidak tahu akan ada calon yang hadir di acara itu. Mereka datang ke acara itu mewakili Kabupaten Seruyan untuk menjadikannya sebagai promosi daerah,” Umar menjelaskan. (KI-02)

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *