Ini Alasan Pemerintah Akhiri Perjanjian Karya Dengan AKT

KANTOR BESAR PT Asmin Koalindo Tuhup di area pertambangan wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya. Foto : Istimewa | Kalteng Independen

JAKARTA РPolemik soal perijinan perusahaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang kemudian berakhir  dengan penahanan 15 tongkang milik AKT membuat publik Kalimantan Tengah terhenyak. Tapi sebenarnya pemerintah telah menghentikan aktifitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Laung Tuhup itu sejak akhir 2017 lalu.

Pemerintah Republik Indonesia mengakhiri perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya, Kalimantah Tengah. Hal itu tertuang dalam surat pemberitahuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani Menteri Ignasius Jonan pada 19 Oktober 2017 lalu.

Berdasarkan surat tersebut yang dikutip dari Kontan.co.id (19/12/2017), disebutkan, alasannya lantaran PT AKT telah melanggar ketentuan perjanjian.

Perusahaan milik taipan Samin Tan itu telah menandatangani perjanjian-perjanjan sebagai penjamin atas fasilitas perbankan dari Standard Chatered Bank (SCB) kepada PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), selaku pemegang saham terbesar perusahaan. Ironisnya  lagi, Penandatanganan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Menteri ESDM.

Hal tersebut dianggap pemerintah telah melanggar Pasal 30 angka 1 PKP2B. Apalagi PT AKT juga telah diberikan dua kali teguran tertulis dan teguran kelalaian (default).

Namun, hingga jangka waktu yang diberikan dalam status default, AKT pun tak kunjung melakukan perbaikan kelalaianya.

Sehingga, berdasarkan Pasal 25 PKP2B pemerintah berhak mengakhiri perjanjian tersebut. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yangberlaku maka, ESDM menetapkan, pertama, mengakhir perjanjian PKP2B antara pemerintah RI dengan AKT yang ditandatangani pada 31 Mei 1999.

Kedua, dengan pengakhiran ini maka, seluruh wilayah PKP2B AKT yang terletak di Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 21.630 hektare ini dikembalikan kepada pemerintah untuk ditetapkan. Nantinya wilayah tersebut dapat menjadi wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dan atau diusulkan wilayah pencadangan negara (WPN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, AKT wajib melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan ketentuan PKP2B yang belum diselesaikan pada saat PKP2B tersebut berakhr. Keempat, AKT wajib melaksanakan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sekadar tahu, pada 2012 silam BORN setidaknya menarik pinjaman dari SCB sebesar US$ 1 miliar dengan menyertakan AKT sebagai penjamin perusahaan alias corporate guarentee. Namun, AKT yang sekarang tengah terjerat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) 2016, pengurusnya membantah utang SCB tersebut dengan alasan pinjaman tersebut tidak atas persetujuan kementerian ESDM.

Bahkan, kuasa hukum PT AKT saat itu Hotman P. Hutapea mengatakan, piutang yang dikeluarkan oleh SCB sama sekali tidak pernah digunakan oleh debitur dan tidak menghasilkan keuntungan apapun. Ia juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti kemana aliran US$ 1 miliar tersebut bermuara. Disertai sebagai penjamin utang BORN, PKP2B Asmin Koalindo Tuhup diputus pemerintah. (IST/KI-02)

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *