Kaban Kesbangpol Himbau ASN Netral Dalam Pilkada 2020

KUALA PEMBUANG, KI– Menjelang pelaksanaan Pilkada lima tahunan pada 2020, yang akan digelar secara serentak di 270 daerah pada 23 September mendatang, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi sorotan. Hal ini nampak terlihat pada beberapa unggahan di beberapa grop media sosial, seperti facebook, instagram, wattsap dan lainnya, dalam memberikan dukungan pada calon-calon tertentu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kasus ketidaknetralan ASN dalam Pilkada terutama memasuki tahapan pencalonan dan kampanye selalu marak terjadi. Tentu karena para oknum ASN dianggap banyak memiliki posisi yang cukup penting dan strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon.

Bahkan, kekuatan ASN dapat mengalahkan soliditas partai politik pengusung. Keterlibatan ASN yang cukup kuat dalam memberikan dukungan kepada calon tertentu, bisa diduga karena janji atau promosi jabatan jika nanti calon yang di usung terpilih. Jadi tidak aneh, apabila jumlah dugaan pelanggaran netralisas ASN dari pilkada ke pilkada meningkat signifikan.

Hendaknya para ASN ingat bahwa ada rambu yang harus ditaati, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah secara jelas menyebutkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) menyampaikan, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Foto bersama Kaban Kesbangpol beserta unsur terkait

Hal senada juga terdapat dalam UU Pilkada bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.

ASN juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik. Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten Seruyan, Harta Sima, M.Pd menyampaikan dalam acara rapat koordinasi dengan Stakeholder pada pemilihan Gubernur dan wakilk Gubernur  di gedung serbaguna Kuala Pembuang, pada hari rabu 12 agustus 2020 yang lalu.

“Netral bukan berarti tidak menggunakan hak pilih, tetapi dapat menjaga batasan-batasan perilaku ASN menjelang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, kata Harta Sima.

Harta Sima juga menghimbau kepada masyarakat seruyan harus berperan aktif dalam pilkada, untuk mensukseskan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dan menyampaikan kepada tetangga, dan keluarga untuk menggunakan hak pilih dan jangan golput. Karena memilih merupakan sebuah keberanian untuk menentukan masa depan Kalimantan Tengah.

 

  •  Koresponden : Tim KI
  •  Editor : Fendi

 

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *