KEPALA BADAN Kesbangpol Seruyan Kalimantan Tengah, Harta Sima, MPd.

KUALA PEMBUANG, KI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik [Kesbagpol] bersama Forum Kerukuran Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah [Kalteng] melaksanakan rapat bersama untuk membahas Peraturan Bupati atau Perbup, tentang FKUB, di Aula Kesbangpol, Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir, Senin, [20/1/2020].

Pembahasan Perbup dimaksud sebagai langkah antisipasi kejadian yang tidak diinginkan kedepannya.

Dalam kesempatan wawancara dengan KI diruang kerjanya Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seruyan, Hartasima, MPd menjelaskan, rapat pembahasan Perbup tentang FKUB tersebut sudah dilaksanakan beberapa kali dan pembahasan hari itu adalah pembahasan yang terakhir atau final.

“Pembahasan Perbup tentang FKUB ini pada intinya Kesbangpol dan FKUB Kabupaten Seruyan berharap di setiap kecamatan terbentuk FKUB tingkat kecamatan. Hal ini karena tidak semua persoalan tentang FKUB bisa dijangkau oleh Kesbangpol dan FKUB kabupaten,” katanya.

Disampaikan Hartasima pula bahwa dengan terbentuknya Perbup tentang FKUB, Kesbangpol dan FKUB Kabupaten Seruyan berharap, dengan adanya Perbup tersebut segera di sosialisasikan ke seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Seruyan, yang kegiatannya akan difasilitasi oleh Kesbangpol dan FKUB Kabupaten Seruyan.

Ditemui terpisah, masih dalam acara yang sama usai rapat pembahasan Perbub tentang Ketua FKUB Kabupaten Seruyan, Drs Argiansyah memaparkan, awalnya FKUB tingkat kabupaten terbentuk pada tahu 2007. Hal ini terkait dengan adanya surat keputusan bersama dua kementerian yaitu Kementerian Agama [Kemenag] dan Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] yang terbit pada tahun 2006.

Dalam penjelasan lebih lanjut disampaikannya pula bahwa seiring waktu, FKUB Kabupaten Seruyan bersama Kesbangpol Seruyan pada tahun 2019 telah merancang perbup tentang FKUB tingkat kecamatan.

Argiansyah juga menekankan, dalam keterangannya bahwa alasan dirancangnya Perbup FKUB tingkat kecamatan hingga sampai pada terbitnya perbub dikarenakan adanya surat keputusan bersama dua menteri tadi.

Argiansyah menambahkan, bahwa isi utama surat keputusan bersama dua menteri tersebut adalah terkait tentang mekanisme pendirian rumah ibadah yang ketentuannya wajib mendapatkan persetujuan dari warga dengan jumlah minimal 60 orang dan mempunyai penganut minimal 90 orang.

 

  • Koresponden¬† : Tim KI
  • Editor : Efendi¬†
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *