Kesbangpol Segera Sosialisasikan Perbub FKUB

KUALA PEMBUANG, KI – Kantor Kesbangpol menjelang akhir tahun ini akan melaksanakan beberapa bidang kegiatan. diantaranya adalah tentang index kerukunan umat beragama dan yang kedua itu adalah sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Rencananya dalam minggu ini akan melakukan sosialisasi Perbub 15 tahun 2020 ke daerah kecamatan.

Ditemui KI diruang kerjanya Harta Sima pada rabu, 25/11/2020 kemarin tentang apa saja poin yang ingin disampaikan dalam Perbub fkub tersebut. “Berkenaan dengan Perbub Seruyan no 15 tahun 2020 yaitu mengenai fkub kabupaten Seruyan. Itu terdiri dari 9 bab dan 20 pasal, bab dan pasal itu kami juga mengambil dari Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 mengenai tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Salah satu poinnya itu adalah tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Seruyan yang ada di Perbub itu, tentang prosedur  mendirikan rumah ibadah dan bagaimana memanfaatkan rumah untuk menjadi rumah ibadah sementara, itu ada prosedur yang harus dilakukan”, katanya.

“Kami hubungi kemarin, camat meminta untuk sementara jangan dulu, karena di Batu Ampar dan daerah kecamatan Seruyan Raya telah terjadi penambahan pandemi covid 19 yang positif, untuk sementara kegiatan ditunda. Ada kemungkinan di akhir bulan nopember ini kegiatan baru bisa dilaksanakan”, katanya.

“Beberapa waktu lalu kami sampaikan saat fkub mensosialisasikan tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Seruyan, tepatnya di aula Kemenag. Kebetulan kami juga diminta sebagai narasumber tentang beberapa isi dari perbup 15 tahun 2020. Poinnya kepala daerah memberikan izin pendirian rumah ibadah itu setelah ada rekomendasi dari fkub. Fkub akan melihat dan memantau serta  ada persetujuan dari warga, baru diterbitkan ijin.

Kepengurusan fkub itu ada unsur semua agama, di situ ada Kristen, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu, dan mereka itu yang akan memberikan pertimbangan. Salah satu contoh tentang pendirian rumah ibadah yang ada di Bangkal, sudah selesai semua. Semenjak adanya fkub ini sudah ada satu yang sudah mendapatkan ijin, yakni gereja yang berada di Simpang Bangkal, sedang yang lainnya belum, karena masih dalam proses.

Perbup 15 tahun 2020 itu kami merancangnya sebenarnya ada tambahan dari Peraturan Menteri bersama itu, tambahannya kami berharap fkub itu sampai di tingkat kecamatan. Namun setelah disampaikan kebagian hukum pemda, dan naik kebagian hukum provinsi, sampai di provinsi sana dikembalikan ke kita dengan catatan agar ditinjau ulang, dan kita agar mempelajari lagi di peraturan bersama menteri itu. Dan di Peraturan Menteri bersama Nomor 9 dan 8 itu memang tidak ada. Dan fkub itu hanya sampai di kabupaten, di tingkat kecamatan itu tidak ada. Kenapa itu kami masukkan sampai ke tingkat kecamatan, kami belajar dari beberapa kabupaten yang ada di pulau jawa, di jawa itu fkub sampai kecamatan.

Sebenarnya kalau perbub fkub sampai kecamatan itu lebih mudah. Karena fkub kecamatan itu nanti dibentuk di kecamatan dan tugas dan fungsinya untuk perpanjangan tangan fkub kabupaten. Sehingga dapat membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang keagamaan di daerah itu. Kecuali mereka tidak bisa menyelesaikannya, baru fkub kabupaten yang akan turun kelapangan, itu saja sebenarnya keinginan kami.

Walaupun demikian pihak kecamatan tetap mengakomodir dan melaporkan jika ada keinginan kelompok masyarakat yang akan mendirikan rumah ibadahnya sebagai kepanjangan dari pemerintah kabupaten”, tandasnya.

 

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor              : Fendi

 

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *