Kesbangpol Tidak Hanya Mengurusi Kesatuan Bangsa dan Politik

KUALA PEMBUANG – Pembangunan suatu daerah tidak lepas dari kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologI, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) dari daerah tersebut, sebab suatu daerah tidak bisa melakukan pembangunan apabila ketentraman dan ketertiban masyarakat  tidak kondusif.

Urusan pemerintahaan terbagi atas tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, utusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Jika disesuaikan dengan tugas pokok,  maka Kesbangpol berada pada urusan pemerintahan umum, yang merupakan urusan pemerintahan pusat dan diserahkan ke daerah.

Tujuan program dan kegiatan Kesbangpol, untuk meningkatkan kerukunan, keamanan, kedamaian dan ketentraman dan sasaran adalah Peningkatan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi untuk mendukung salah satu visi  Bupati Kabupaten Seruyan yakni, Seruyan Sehat (Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman, dan Tentram) dan misinya  adalah “Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI”

Untuk itu, Pemda harus melakukan evaluasi serta pemantauan dalam rangka mendeteksi secara dini persoalan-persoalan yag akan terjadi. Dalam penanganan suatu masalah khususnya konflik sosial, perlu koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, di mana adanya tim terpadu penanganan konflik sosial yang bernaung di Badan Kesbangpol berfungsi untuk mencegah adanya konflik sosial.

Meningkatkan kinerja Badan Kesbangpol dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan.

“Kesbangpol harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah dalam rangka membantu pemerintah daerah serta pelayanan terhadap masyarakat,” kata Kepala Badan Kesbangpol Seruyan, Hartasima kemarin.

Harta Sima menambahkan, dalam penanganan konflik sosial pemerintah daerah harus saling koordinasi dengan instansi terkait dengan mengedepankan pencegahan, pengamanan serta pemulihan pasca konflik.

“Jadi peran Badan Kesbangpol selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah, juga perlu berkoordinasi dengan masyarakat,” paparnya. Fen/KI-01

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *