Korpri Seruyan 2018-2023 di Kukuhkan

WAKIL KETUA I Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Kalimantan Tengah, Minsya T Djaling, melantik dan mengukuhkan pengurus Korpri Kabupaten Seruyan 2018-2023 di Gedung Serba Guna, Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Selasa (13/3). Foto | Istimewa

SERUYAN – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Seruyan masa bakti 2018-2023, dikukuh dan dilantik oleh Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diwakili oleh Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Kalteng, Minsya T Djaling, di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (13/3/2018).

Sekretaris Daerah (Sekda), Haryono, saat menyampaikan arahan Bupati memgemukakan, pengukuhan pengurus Korpri diharapkan, dapat memberi dampak fositif dan nilai tambah khususnya bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena kegiatan ini sangat penting dalam kedudukan Korpri. Kedudukan Korpri mempunyai fungsi utama, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pada umumnya dan ASN khususnya,” ujarmya.

Sekda mengingakan kembali kepada jajaran pengurus Korpri yang sudah dikukuhkan merupakan panutan bagi masyarakat.

“Sebagai pengemban amanah wajib mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik didalam maupun diluar satuan organisasi perangkat daerah,” terangnya.

Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Kalteng, Minsya T Djaling, menjelaskan, lima peran Korpri diantaranya mewujudkan organisasi Korpri yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara.

Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota.

Disamping itu, Korpri memiliki kewajiban membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan yang baik, dan mewujudkan Korpri yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

“Dari lima peran itu saya sampaikan supaya bisa singkron antara Korpri Pusat, Provinsi dan Kabupaten,” tutupnya. (KI-02)

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *