MASYARAKAT 5 desa di Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya dan Danau Sembuluh mengelar aksi di kantor besar PT Sawitmas Nugraha Perdana [PT SNP] Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, Senin [9/3/2020]. Massa memberi tenggat waktu 30 hari kepada PT SNP untuk segera merealisasikan tuntutan. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG, KI – Masyarakat lima desa di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya dan Danau Sembuluh menggelar aksi damai di kantor besar Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit [PBS KS] PT Sawitmas Nugraha Perdana [PT SNP] di Desa Lampasa Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, Senin [9/3/2020].

Dengan membawa berbagai atribut bernada protes terhadap PT SNP, unjuk rasa di kantor besar PT SNP yang dihadiri seribu lebih massa yang datang dari Desa Parang Batang, Tanjung Hanau, dukuh Kahui Kecamatan Hanau dan Lampasa, Sembuluh II, Benua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh tersebut, dijaga aparat Kepolisian Resor [Polres] Seruyan.

Poin utama tuntutan warga terhadap PT SNP, agar sesegera mungkin merealisasikan plasma masyarakat sebesar 20 persen dari luasan lahan konsesi perusahaan, sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang [UU]. Massa memberi deadline [Tenggat waktu] realiasasi kepada PT SNP paling lambat 30 hari terhitung sejak Senin, 9 Maret 2020.

Poin berikutnya, warga juga menuntut perusahaan tersebut segera menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan yang juga tak kunjung selesai sejak perusahaan tersebut beroperasi. Warga juga menuntut perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari desa-desa sekitar.

Tuntutan tersebut harus segera direalisasikan PT SNP dalam waktu 30 hari kedepan. Apabila PT SNP tidak mendengar tuntutan warga, masyarakat di lima desa tersebut akan menurunkan massa yang lebih besar.

Suryadi Koordinator Aksi mengatakan, kehadiran seribu lebih masyarakat di kantor PT SNP tersebut agar suara masyarakat didengar oleh perusahaan, Pemerintah Daerah [Pemda], Pemerintah Provinsi [Pemprov], dan Pemerintah Pusat.

“Apa yang kita tuntut hari ini adalah aturan, bukan kita yang membuat aturan ini tapi, pemerintahlah yang membuat aturan ini. Oleh karenanya, kita berharap, pemerintah agar konsekuen melaksanakan aturan yang telah mereka tetapkan, kalau aturan ini tidak mereka laksanakan, hanya sebagai sebuah fatamorgana pelipur lara masyarakat saja, jangan salahkan masyarakat, hari ini turun secara damai, tetapi yang akan datang turun untuk mengambil haknya sendiri-sendiri,” ujarnya.

“Karena itu kita hari ini datang untuk mengetuk pintu hati perusahaan dan pemerintah secara baik-baik, kita menuntut perusahaan memberikan plasma minimal 20 persen sesuai dengan aturan perundang-undangan,” katanya lagi.

Suryadi menegaskan, landasan tuntutan warga yang mengharuskan perusahaan melaksanakan kewajibannya tertuang dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, UU 39/2014 Tentang Perkebunan yang tertuang dalam pasal 58 Ayat, 1,2,3.

Kemudian Suryadi melanjutkan, sesuai dengan Inpres 8/2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, terutama pada poin kedua yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada angka 7. Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20 persen untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Poin ketiga, ditujukan kepada Menteri Pertanian angka 2 hurup c, pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit atau izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20 persen dari total luasan areal perkebunan serta menyampaikan hasil evaluasi. Untuk sebagaimana angka 4 mempercepat penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20 persen dari Hak Guna Usaha [HGU].

Selain itu katanya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ATR BPN] nomor 7/2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU sebagaimana pasal 40 huruf k yang berbunyi, pemegang HGU berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari luas tanah yang dimohon HGU untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan [Plasma] sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.

Kemudian, pada pasal 41, perusahaan berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20 persen dari luas tanah yang dimohon HGU untuk masyarakat sekitar dalam bentuk plasma kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf k diperuntukkan bagi pemohon HGU pertama kali dengan luas 250 hektar atau lebih.

Permen LHK RI nomor 51/2016, tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Tuntutan kedua, pihaknya meminta kepada PT SNP untuk segera melakukan pembayaran lahan masyarakat didalam ijin usaha yang sudah digarap dan ditanami kelapa sawit kepada pemilik lahan yang sebenarnya. Itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 14 tahun 2018 tentang izin lokasi sebagaimana BAB V soal hak dan kewajiban pemegang izin lokasi.

“Masyarakat menuntut hak-hak rakyat, tanah yang belum dibayarkan dan dirampas begitu saja oleh PT SNP, agar dibayarkan kepada pemilik yang sebenarnya.,” ungkapnya.

Tuntutan selanjutnya, PT SNP diminta untuk lebih mengutamakan tenaga kerja lokal di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Usai menyampaikan orasinya, PT SNP mengajak perwakilan massa dari sejumlah desa untuk berdiskusi di ruang kantor PT SNP

Pertemuan terbatas yang difasilitasi Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah [Setda] Nomo Koeswoyo, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Kadisnakertrans] Budi Rahman dan Kepala Bagian [Kabag] Ekonomi Setda M Hartono, disaksikan aparat keamanan Polres Seruyan tersebut melahirkan sejumlah kesepakatan.

Nomo Koeswoyo mengatakan, ada tiga point notulen rapat fasilitasi unjuk rasa masyarakat lima desa. Pertama, kebun plasma didalam ijin perkebunan, kemudian penyelesaian lahan sengketa, ketenagakerjaan lebih mengutamakan masyarakat sekitar PT SNP.

Terakhir dalam notulen disebutkan, PT SNP diberi waktu 30 hari untuk merealisasikan tuntutan masyarakat, apabila tidak terealisasi maka Pemerintah daerah akan mencabut izin usaha perkebunan PT SNP di Seruyan.

“Kami minta sambil menunggu proses tersebut, masyarakat tetap kondusif, terimakasih kepada pihak keamanan, dan masyarakat lima desa yang telah tertib menjaga keamanan,” terangnya.

ASISTEN 1 Bidang Pemerintahan Setda Seruyan menyampaikan notulen rapat terbatas dihadapan massa di kantor besar PT SNP, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, Senin [9/3/2020]. Foto | Kalteng Independen
Sementara, perwakilan PT SNP yang hanya diwakili bagian Humasnya, Kamal, ketika dikonfirmasi Kalteng Independen tidak memberikan keterangan lebih jauh soal tuntutan warga lima desa.

“Masih akan kami sampaikan ke manajemen [Pimpinan perusahaan],” katanya. Tim KI/KI-02

Bagikan ini :