KEPALA BADAN Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Seruyan Markus. Foto | Kalteng Independen

SERUYAN- Penerimaan pajak sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini tercatat masih menyisakan tunggakan.

Tunggakan senilai Rp3,8 itu berlangsung sejak tahun 2014 hingga 2016 tahun lalu. Untuk mengurai penyebab tunggakan pajak yang dimaksud, Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) terus melakukan validasi data wajib Pajak di 10 Kecamatan se Kabupaten Seruyan.

“Validasi data juga dilakukan untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2 yang menumpuk sejak 2014 hingga 2016 yang totalnya mencapai Rp3,8 miliar lebih,” kata Kepala BPPRD Seruyan Markus baru baru ini.

”Begitu selesai validasi, maka selanjutnya bisa dilakukan penagihan terhadap tunggakan pajak, kalau nanti pada saat validasi memang wajib pajak itu tidak ada malah kita hapuskan, tapi kalau ada maka akan tetap ditagih,” tutupnya. (k02)

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *