Pembangunan Pos Jaga Desa Pematang Limau Diduga di Mark Up

KUALA PEMBUANG – Satu pos jaga yang dibangun di Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, banyak menjadi perbincangan warga masyarakat dan menjadi pertanyaan. Pasalnya, pos jaga yang dibangun dengan konstruksi beton berukuran lebar 3,5 meter dan panjang 3,5 meter ini menghabiskan anggaran Rp87.503.000.

Pembangunan pos jaga yang bersumber dari pendanaan milik desa itu dinilai cukup besar dan diduga telah terjadi mark up (Penggelembungan anggaran). Warga banyak yang mempertanyakan, bagaimana cara perhitungan permeter perseginya? apakah sudah sesuai dengan ketentuan nasional?.

Berdasarkan papan plang proyek yang diperlihatkan oleh salah seorang warga desa Pematang Limau, tidak tertera sumber dananya dari mana. Hanya yang terpampang bahwa prorek pembangunan pos jaga itu dikerjakan dengan cara swakelola. 

Konfirmasi Kalteng Independen  di Kantor Kecamatan Seruyan Hilir, Selasa (19/3/2019), kepada mantan sekretaris desa sekaligus Pj Kepala Desa Pematang Limau, Jailani bahwa anggaran pembangunan pos jaga tersebut sudah sesuai dengan anggaran. Lebih lanjut Jailani menjelaskan bahwa hal itu berdasarkan hasil perencanaan yang sudah direncanakan dengan petugas pendamping desa. Baik menyangkut masalah anggaran biaya maupun desain gambar. Karena menurut Jailani pendamping desa tersebut juga bertindak sebagai konsultan perencana yang memiliki sertifikasi. 

Dikatakan juga oleh Jailani bahwa hal itu sudah sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis) dari mantan kades sebelumnya. Dan seluruh pos anggaran yang digunakan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dengan sistem swakelola.

Lebih jauh Jailani menjelaskan, bahwa sebagai acuan dalam penggunaan anggaran, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 114. 

Warga masyarakat mempertanyakan besarnya anggaran hanya untuk pembangunan pos jaga yang tidak terlalu besar itu. 

Dengan dugaan ini, warga berharap Kantor inspektorat dapat melakukan audit/ pemeriksaan atau mana perlu pihak kejaksaan atau Polres Seruyan dapat turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas pembangunan pos jaga tersebut.

“Kami mengharapkan ada pihak dari inspektorat untuk melakukan perhitungan teknis, apakah anggaran sebesar itu sudah sesuai dengan ukuran pos yang dibangun,” kata Is, salah seorang warga Pematang Limau yang identitasnya disamarkan. Tim KI/KI-01

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *