Pemkab Seruyan Ajukan Perubahan Status 2.500 Hektar Kawasan Hutan ke Kemen LHK

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Seruyan sedang melakukan pengajuan perubahan status kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi Hutan Konservasi (HK) seluas 2.500 hektar diatas lahan penyanggah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) wilayah Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

Kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Hanau dan berbatasan langsung dengan TNTP tersebut diproyeksikan sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan.

Kepala BLH Seruyan Priyo Widagdo kepada Kalteng Independen, Selasa (18/6/2019) mengutarakan, saat ini proses perubahan status kawasan masih dalam tahap melengkapi berkas administrasi sebelum diusulkan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK).

Dalam pengajuan, Pemkab Seruyan juga mendapat dukungan dari Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (Inobu).

“Kementrian nanti yang akan membuat peta, penataan batas, yang biayai oleh Pemkab Seruyan,” kata Priyo.

Priyo tidak menargetkan tahun 2019 ini juga urusan itu akan selesai, tapi pihaknya terus mendorong percepatan proses perubahan status kawasan dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

Ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk persetujuan perubahan status kawasan di Kemen LHK diantaranya, menurunkan tim dari Kemen LHK untuk melakukan pemetaan, penetapan tata batas hingga perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan diatas kawasan itu nantinya.

“Tahun ini prosedurnya dan administrasinya harus beres dulu sampai ke kementrian, kita berharap prosesnya bisa lebih cepat,” terangnya.

Dikelola Pemkab Seruyan

Priyo menambahkan, apabila status perubahan kawasan telah selesai, maka Pemkab Seruyan akan mengelola sendiri kawasan lindung itu untuk dijadikan Tahura.

“Kalau sudah clear and clean, Pemkab Seruyan memiliki otoritas untuk melakukan pengembangan di kawasan tersebut seperti membangun fasilitas, infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya,” terangnya.

“Di aturannya, nanti disana (Tahura) dibawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),” tutupnya. Tim KI/KI-02

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *