KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kabupaten Seruyan, Agung Setiawan.

KUALA PEMBUANG, KI – Pemerintah Daerah [Pemda] Kabupaten Seruyan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kabupaten Seruyan tengah berupaya meningkatkan iklim investasi dan perizinan daerah kabupaten Seruyan. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah [PP] nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal [PBKPM] nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tahun 2019.

Dengan ditetapkannya PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018 oleh pemerintah pusat, maka berbagai aturan yang ada di dalamnya akan mulai berlaku sejak tanggal mulai ditetapkan.

Mulai saat ini, izin-izin berusaha yang diajukan sebelum berlakunya PP ini dan belum diterbitkan izinnya, akan diproses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS [Online Single Submission].

Adapun perizinan yang telah diterbitkan sebelum PP ini berlaku dan memerlukan perizinan baru untuk mengembangkan usaha, juga akan dilakukan melalui sistem OSS. Seperti halnya setiap warga negara memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka setiap badan atau orang yang melakukan usaha, juga memiliki Nomor Induk Berusaha [NIB] pula. Namun yang paling penting, sistem perizinan di Kementerian/ Lembaga dan Daerah tetap dapat menerima pengajuan perizinan baru.

Sebelumnya, di informasikan bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Ditemui diruang kerjanya oleh KI pada Kamis, [24/1/2020] Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Seruyan Agung Setiawan, STP, M.Si menerangkan, bahwa program dan kegiatan pada dinasnya tidak terlepas dari melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah digariskan oleh peraturan yang berlaku. Dinasnya berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi yang ada di kabupaten seruyan, melalui penyampaian informasi yang semakin luas kepada seluruh pelaku usaha, termasuk investor, baik itu dari dalam daerah maupun yang dari luar daerah.Disampaing itu pula pihaknya beserta jajaran yang ada pada dinas yang dipimpinnya saat ini, berupaya untuk menfaatkan media promosi yang sudah disediakan oleh bkpm melalui sistem informasi secara online.

Lebih jauh, Agung menjelaskan, sektor perizinan berupaya meningkatkan kwalitas perizinan yang diukur melalui jumlah cakupan pemohon, yang diharapkan bisa meningkat kurang lebih 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara dari aspek kecepatan pihaknya berupaya untuk mentaati  Standar Operasional Pelayanan [SOP] yang telah ditetapkan. Sehingga konsen  konsentrasi dinasnya ada 2 yaitu, pertama untuk meningkatkan iklim investasi yang diukur dengan pencapaian dari sisi investasi, dan kedua peningkatan kwalitas perizinan dan non perizinan diukur dengan ketaatan terhadap SOP yang ada.

“Berdasarkan data terakhir, kurang lebih ada 500 pemohon yang telah masuk, baik yang diproses melaui sistem oss, maupun yang diproses melaui aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. Pihak kami terus berupaya membangun kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha terkait dengan kepengurusan perizinan. Informasi ini diakses di seluruh indonesia karena bersifat online. Sehingga masalah waktu dan jarak tidak menjadi persoalan bagi pelaku usaha yang berdomisili di luar Kabupaten Seruyan.

Menjawab pertanyaan KI, sektor usaha apa saja yang paling banyak dimohon ijinnya, “disektor berusaha yang paling banyak adalah surat izin usaha perdagangan, sementara sektor non berusaha berupa surat izin praktek tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat”, katanya.

Agung mengimbau, kepada pelaku usaha di wilayah kabupaten seruyan, untuk melakukan legalitas uasahanya, dan mengingatkan untuk tidak menggunakan calo dalam mengurusnya, serta tidak memberi imbalan apapun kepada petugas dikantornya dalam melakukan prose perizinan. Pihanya senantiasa siap menerima saran dan masukan untuk perbaikan ataupun peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor              : Efendi
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *