GUBERNUR Kalteng Sugianto Sabran menerima LHP BPK RI di sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalteng, Senin [15/6/2020]. Pemprov Kalteng mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari BPK RI. Foto | Ist/Kalteng Independen

PALANGKA RAYA, KI – Pemerintah Provinsi [Pemprov] Kalimantan Tengah [Kalteng] kembali meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] Tahun Anggara [TA] 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [BPK RI].

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun Anggaran 2019 tersebut, dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov Kalteng di Gedung Paripurna DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin [15/6/2020].

Dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya bersama sejumlah SOPD dilingkup Pemprov Kalteng,  Danrem 102/pjg, Wakapolda Kalteng, Kepala Pengadilan Tinggi serta Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng.

Anggota VI BPK RI, Haris Azhar Azis secara daring menyatakan, laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun anggaran 2019 raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Opini WTP diraih dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan [SAP], kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sidtem pengendalian internal.

BPK RI juga menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi kepada Gubernur Kalteng.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Prov Kalteng, Wiyatno menyampaikan, tata kelola keuangan pemerintah daerah Kalimantan Tengah telah mencapai pengelolaan yang baik sehingga telah meraih opini WTP.

“Atas nama pimpinan dewan menyampaikan terima kasih dan Penghargaan kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam menyusun laporan keuangan yang baik,” katanya.

Sementara, Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran menyampaikan, akan segera melaksanakan rekomendasi BPK RI atas LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng tahun anggaran 2019 yang meraih opini WTP.

“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran, agar pengelolaan keuangan dan aset dilakukan dengan baik dan akuntabel, serta tidak berpuas diri atas pencapaian yang diraih dengan opini WTP. hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat,” tuturnya.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *