KUALA PEMBUANG – Bantuan Beras Miskin (Raskin) untuk warga kurang mampu di desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, belum sepenuhnya tepat sasaran.

Informasi yang didapat Kalteng Independen dilapangan Minggu (24/2/2019), warga Desa Pematang Panjang menyesalkan bantuan raskin di RT nya hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan. Sedangkan warga yang  sebelumnya terdaftar sebagai penerima dan memang terdata sebagai warga kurang mampu tidak lagi terdata sebagai penerima. 

Khususnya di RT 10, pada tahun 2017 lalu warga miskin dan kurang mampu mendapat jatah raskin, namun pada tahun 2019 ini banyak warga kurang mampu yang tidak lagi mendapat jatah.

Ironisnya lagi, warga yang mendapat jatah beras untuk keluarga pra sejahtera itu, justru warga yang tarap hidupnya jauh lebih baik. Bahkan, diketahui warga penerima, ada yang memiliki kebun kelapa sampai empat petak, ada yang memiliki ternak sapi sampai puluhan ekor dan mampu menyekolahkan anaknya beberapa orang di jenjang pendidikan tinggi dan ada juga yang memiliki kendaraan roda empat serta rumah berkonstruksi beton.

Informasi yang disampaikan oleh warga Pematang Panjang RT 10 itu, dibenarkan Ketua RT 10 Desa Pematang Panjang, Burhansyah.

“Saya sangat prihatin melihat kondisi warga RT saya. Ada yang sudah tua dan tidak melihat lagi dan yang lain hidup dirumah gubuk, mereka semua itu tidak dapat raskin. Anehnya yang hidupnya berkecukupan justru yang mendapat raskin,” kata Burhansyah.

Ditambahkannya, raskin seharusnya diberikan kepada yang berhak dan tidak dibenarkan memberikan kepada warga yang berkecukupan. 

“Itu hanya diberikan kepada yang berhak. Raskin itu kan intinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang hidupnya kurang mampu dan bukan kepada masyarakat yang berkecukupan, hal itu sungguh tidak adil. Apa memang mereka itu berdoa supaya hidupnya benar-benar miskin dan melarat, sehingga mengambil jatahnya si miskin,” keluhnya.

Sebelumnya, Jumat pekan lalu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Seruyan bersama Kepolisian Resor (Polres) Seruyan, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pengamanan dan penegakan hukum pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2019.

MoU tersebut menindaklanjuti komitmen bersama antara Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang kemudian ditindaklanjuti Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Dadan Supandi dan Kapolres Seruyan AKBP Ramon Zamora Ginting, disaksikan sejumlah perwira Polres Seruyan, Kapolsek se Kabupaten Seruyan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan perbankan.

“Tahun lalu banyak penerima bansos ini bukan warga miskin, saya harapkan juga masyarakat yang sudah mampu harusnya malu kepada diri sendiri, malu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” Katanya.

“Kalau memang ada ditemukan data yang tidak valid atau tidak tepat sasaran, kita akan melakukan penindakan. Ini juga atensi juga dari pimpinan Bapak Kapolri agar memberikan pelayanan, pengawasan dan bantuan penyaluran bansos ke masyarakat yang kurang mampu,” tegasnya.

Hal  itu katanya, karena kepolisian dan dinas sosial menginginkan bantuan tersebut benar-benar sampai ke masyarakat penerima. (Tim KI/KI-01)

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *