RDP, DPRD Seruyan Tidak Yakin Lahan Sengketa Sudah Diganti Rugi PT Tapian Nadenggan

KETUA DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo [tengah] memimpin Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Wakil Ketua DPRD Bambang Yantoko [kanan] dan Muhammad Aswin [kiri] di Gedung DPRD Seruyan, Selasa [6/10/2020]. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG, KI – Rapat Dengar Pendapat [RDP] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Seruyan di Gedung Dewan DPRD Seruyan Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah [Kalteng] dengan pihak yang bersengketa, PT Tapian Nadenggan dan warga Pembuang Hulu belum menemui solusi yang melegakan semua pihak.

Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo memimpin langsung RDP bersama Wakil Ketua DPRD Bambang Yantoko dan Muhammad Aswin, juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Daerah Pemilihan II [Dapil II] Arrahman, Argiansyah, Hadinur, Rudi Hartono, dan Bejo Riyanto, Harsandi, Benyamin, Nardi.

Sementara dari Pemkab Seruyan, Asisten I Bidang Pemerintahan Nomo Koeswoyo, Kepala DKPP Albidinnoor, beserta sejumlah SOPD terkait serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [FKPD], Damang Adat Kecamtan Hanau.

Dalam RDP yang berlangsung sekitar 4 jam lebih itu, manajemen PT Tapian Nadenggan [Tasik Mas] tetap bersikukuh dengan sikapnya, menolak ganti rugi di areal lahan kelapa sawit yang sedang disengketa-kan pihak Suhardi dkk.

Walaupun, didalam areal sengketa tersebut terdapat kantor besar PT Tapian Nadenggan, workshop, mess manajer dan karyawan, serta gudang pupuk.

Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam rapat dengar pendapat itu pihaknya ingin menelusuri dari awal seperti apa sebenarnya permasalahan tersebut dengan mendengar keterangan masing-masing pihak.

Ketua DPRD bahkan harus beberapa kali memotong penyampaian PT Tapian Nadenggan melalui Septiadi. Pasalnya, Septiadi terkesan tidak menghargai lembaga DPRD dengan menyatakan, sudah menjelaskan persoalan sengketa itu ke Pemkab Seruyan saat ditanya oleh Ketua DPRD.

Septiadi menyatakan, dokumen data ganti rugi lahan merupakan dokumen rahasia perusahaan yang hanya bisa diserahkan kepada orang-orang yang berkompeten.

ANGGOTA DPRD Seruyan mengikuti RDP dengan PT Tapian Nadenggan dan warga di Gedung DPRD Seruyan, Selasa [6/10/2020]. Foto | Kalteng Independen
“Begini pak Septiadi, kami anggap pemerintahan ini kompeten, disitu ada Bupati dan strukturnya, Bapak menganggap kami [DPRD] disini juga tidak berkompeten?,” kata Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo menjawab pernyataan Septiadi.

“Saya sepakat dengan ketua, Kepala Desa dipilih oleh masyarakat juga sama, orang yang berkompeten. Pemda termasuk Bupati juga berkompeten dan punya hak untuk mengetahui, dan punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Rudi Hartono anggota DPRD Dapil II menimpali.

Bejo Riyanto mempertanyakan, alasan pihak perusahaan tidak pernah menyerahkan dokumen ganti rugi kepada tim mediasi.

“Saya pikir perusahaan Sinarmas group ini bukan perusahaan ecek-ecek, perusahaan besar, punya manajemen. Masa sih, minta bukti seperti itu saja tidak bisa,” kata Bejo.

Muhammad Aswin Wakil Ketua DPRD menyarankan, agar PT Tapian Nadenggan bisa menyelesaikan persoalan dengan masyarakat secara baik-baik. Masyarakat katanya, tidak meminta secara berlebihan, masyarakat hanya meminta ganti rugi sesuai yang pernah dilakukan perusahaan terhadap warga lainnya pada tahun 2016 dengan harga Rp10,5 juta perhektar.

“Masyarakat ini sebenarnya mau damai, saya yakin perusahaan juga ingin tetap eksis, masyarakat juga tidak terbuang energinya untuk mengurus ini, walaupun dari segi harga dulu dan sekarang sudah berbeda, tetapi itu bisa dinegosiasikan lagi,” katanya.

“Kita wajib melindungi masyarakat dan juga menjaga keseimbangan investasi didaerah ini,” katanya lagi.

Sementara, anggota DPRD Dapil II lainnya, Arrahman mengusulkan agar ditetapkan status tidak boleh beraktivitas di lahan yang sedang bersengketa.

“Saya tahu didaerah itu, kenapa saya ngomong seperti itu [Tidak boleh ada aktivitas perusahaan dilahan sengketa], karena tidak mungkin juga kita selesaikan saat ini, Tadi Pak Septiadi bilang konfirmasi ke pimpinannya dulu, sementara mereka konfirmasi ke pimpinannya itu, tidak boleh ada kegiatan dari perusahaan dilahan tersebut,” kata Arrahman.

Arrahman berpesan kepada masyarakat yang mengklaim lahan untuk tidak berbuat anarkis.

“Kalau tidak ada penyelesaiannya, maka pihak perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas, agar tidak terjadi salah paham antara pihak masyarakat dengan perusahaan di areal sengketa itu,” terangnya.

“Mohon maaf ini pak [PT Tapian Nadenggan], saya ini membela masyarakat, tapi membela bapak juga, karena DPRD itu harus menjaga kesinambungan masyarakat dengan Pemda dan juga investasi di Kabupaten Seruyan ini,” terang Arrahman.

Ketua DPRD Seruyan menginginkan, tim verifikasi Pemkab Seruyan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ulang terhadap areal perizinan PT Tapian Nadenggan terutama diareal sengketa, serta selalu memantau perkembangan kasus tersebut selama proses berjalan.

PERWAKILAN PT Tapian Nadenggan Septiadi [kiri] dan Sri Mahyudin [kanan]. Foto | Kalteng Independen
Menimpali pernyataan Septiadi, Sri Mahyudin menyatakan permohonan maaf atas pernyataan Septiadi sebelumnya.

“Mohon maaf pak, bukan kami tidak menghargai, kami sangat menghargai forum ini, karena mungkin kami sudah sangat lelah, karena pertemuan seperti ini sudah berulang kali kita lakukan,” ujarnya,

Mahyudin melanjutkan, PT Tapian Nadenggan telah melakukan berbagai tahapan untuk memiliki legallitas yang sah. Pihaknya tidak menyanggupi ganti rugi dilahan seluas 288,11 hektar [ha] sekalipun nilainya hanya Rp10,5 juta perhektar.

“Kami tidak menyanggupi pak, kami sudah menyatakan kepada forum bahwa kami sanggup memberikan uang lelah saja, karena apa? PT Tapian Nadenggan sudah memiliki legallitas yang sah. Jadi, kami mendapatkah HGU itu sudah berproses yang sangat panjang. Sehingga HGU didapat Tahun 2005. jangka waktu yang panjang tersebut harus sama-sama kita hargai, jadi kalau kami mengganti rugi sebesar Rp10,5 juta perhektar, terus terang saya mewakili manajemen mengatakan keberatan,” ungkapnya.

“Tapi, kalau ditanya apakah yang Rp100 juta itu sudah harga mati bagi perusahaan? kami masih membuka ruang untuk pak Suhardi dkk,” jelasnya.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *