POTRET Orangutan liar di kawasan Camp Saluang Mas Resort Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG – Usulan perubahan status kawasan hutan dari Hutan Produksi (HP) menjadi Hutan Konservasi (HK) di area bufferzone (Kawasan penyangga) Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) wilayah Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan seluas 2.500 hektar, melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bertujuan untuk membuka akses tata kelola hutan (Rehabilitasi Hutan dan Lahan/RHL) oleh Pemkab Seruyan.

Pemkab Seruyan merancang, wilayah bufferzone itu akan dikembangkan sebagai hutan lestari atau Taman Hutan Raya (Tahura), dibiayai dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang saat ini mengendap di kas Pemkab Seruyan.

Dana reboisasi hutan dan lahan yang mengendap itu, selalu menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) diakhir tahun. Hingga tahun 2016 lalu (Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi), DBH DR di kas Pemkab Seruyan nilainya diperkirakan mencapai Rp250 miliar.

Endapan dana tersebut menjadi beban bagi Pemkab Seruyan, karena berakibat dengan serapan anggaran ABPD setiap tahunnya tidak bisa lebih dari 85 persen.

“Kita hanya boleh menggunakan DBH DR itu untuk membangun Taman Hutan Raya (Tahura), Jadi kalau Tahura tidak diubah status kawasannya menjadi hutan konservasi, dana tersebut tidak bisa digunakan,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Seruyan, Priyo Widagdo, Rabu (19/6/2019).

Pada Pasal 3 Ayat 3, PMK 230/7/2017, tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi menyebutkan, kegiatan DBH DR yang dapat diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap Sisa DBH DR atas penyaluran DBH DR sampai dengan tahun 2016 yang masih terdapat di kas umum daerah kabupaten/kota meliputi, pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura). Selain itu untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, serta pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

Priyo menambahkan, selain untuk pembangunan Tahura, dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya di area Tahura.

Seperti diketahui, Tahura seluas 2.500 hektar yang akan dikembangkan Pemkab Seruyan tersebut, berada di wilayah Pembuang Hulu Kecamatan Hanau. Di area tersebut juga menjadi tempat pelepasliaran orangutan oleh Orangutan Foundation International (OFI) bekerjasama dengan TNTP Resor Pembuang Hulu dan Telaga Pulang.

Wilayah itu juga bersinggungan langsung dengan operasional Perusahaan Besar Kelapa Sawit (PBS KS) PT Wana Sawit Subur Lestari II (WSSL II). Tim KI/KI-02

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *