Sejumlah Tokoh di Seruyan Serukan Tolak People Power

KUALA PEMBUANG – Sejumlah tokoh adat, pemuka agama, tokoh pemuda di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah menyerukan dan sepakat menolak aksi people power yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu.

Darminto

Darminto Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Seruyan Hulu menyatakan, pihaknya dengan tegas menolak aksi people power dan ajakan pengerahan massa untuk mendelegitimasi hasil Pemilihan Umum 2019 . Cara tersebut merupakan kegiatan inkonstitusional.

“Kami menghimbau kepada warga Kecamatan Seruyan Hulu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menciptakan situasi yang aman damai dan sejuk. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh penyelenggara Pemilu, karena Pemilu berlangsung dengan aman dan damai,” katanya.

Sahrun

Tokoh lainnya, Sahrun yang juga pemuka agama di Seruyan Hulu, mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak dengan tegas ajakan people power yang santer dihembuskan pihak-pihak yang tak puas dengan proses pemilu.

Jika merasa keberatan dengan hasil Pemilu katanya, hendaknya ditempuh melalui cara-cara yang demokratis sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU). Bukan dengan menggelar aksi yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan negara.

Terpisah, Salundik Uhing  Damang Kepala Adat Kecamatan Seruyan Raya menegaskan, pihaknya mengecam keras terhadap rencana adanya people power yang mengarah kepada makar.

Salundik Uhing

“Kami menolak keras ajakan people power atau pengerahan massa untuk mendelegitimasi Pemilu 2019,” katanya.

Salundik-sapaannya- menyarankan, apabila merasa ada hal yang kurang ataupun menemukan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu , hendaknya ditempuh dengan menggunakan jalur hukum dan aturan yang berlaku.

“Percayakan kepada penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu serta aparatur negara lainnya. Sehingga segala persoalan terkait Pemilu dapat terselesaikan dengan baik dan adil,” tegasnya.

Salah satu tokoh warga Kecamatan Seruyan Hilir, Tri Ari Susilo berpendapat, people power berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena gerakan massa tersebut kemungkinan dapat menimbulkan perpecahan dan gesekan di masyarakat.

Tri Ari Susilo

Tri Ari Susilo menjelaskan, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh apabila ada pihak yang tidak menerima hasil Pemilu.

“Kita ini indonesia adalah negara hukum, apabila satu pihak tidak terima dan memiliki bukti yang kuat adanya kecurangan, maka lakukanlah sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku,” ungkapnya.

“Saya sarankan kepada seluruh masyarakat, agar tidak terpengaruh dan mempercayakan semuanya kepada aparat penegak hukum, KPU dan Bawaslu,” jelasnya. Tim KI/KI-02

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *