Seminggu Blokade Lahan, Warga Desak RSPO Cabut Sertifikasi Sawit PT Tapian Nadenggan

WARGA menuntut RSPO mencabut sertfikasi PT Tapian Nadenggan dengan membentangkan spanduk protes terharap perusahaan group Sinarmas, Sabtu [26/9/2020]. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG, KI – Setelah lebih dari seminggu menutup akses jalan menuju areal sengketa lahan sawit dengan Perusahaan Besar Kelapa Sawit [PBS-KS] PT Tapian Nadenggan [Hanau Mill] Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah [Kalteng], warga yang memilih bertahan dilahan sengketa dengan mendirikan tenda dan mendesak RSPO [Roundtable on Sustainable Palm Oil] segera mencabut sertifikasi perusahaan tersebut, Sabtu [26/9/2020].

RSPO adalah badan sertifikasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari semua sektor industri kelapa sawit [termasuk produsen, pengolah dan pedagang minyak sawit, pengecer dan organisasi lingkungan] untuk mengembangkan, memproduksi, dan menggunakan minyak sawit, dengan meminimalisir terjadinya dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.

Produsen kelapa sawit yang telah tersertifikasi RSPO harus mematuhi delapan prinsip, di antaranya; komitmen terhadap transparansi; kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; berkomitmen untuk kelangsungan ekonomi dan keuangan jangka panjang; penggunaan praktik terbaik yang sesuai oleh petani dan pabrik; tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; pertimbangan yang bertanggung jawab atas karyawan, dan individu serta masyarakat yang dipengaruhi oleh petani dan pabrik; bertanggung jawab atas pengembangan dan penanaman baru; dan komitmen untuk terus meningkatkan segala kegiatan di area tersebut.

Dalam spanduk tututan tersebut, warga menilai Crude Palm Oil [CPO] atau minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari perusahaan group Sinarmas itu, merupakan hasil dari merampas tanah masyarakat.

WARGA memampang spanduk berisikan kecamatan terhadap PT Tapian Nadenggan, Sabtu [26/9/2020]. Foto | Kalteng Independen
Sebelumnya, karena dinilai ingkar janji dengan kesepakatan bersama yang juga dimediasi oleh Pemkab Seruyan Kalimantan Tengah [Kalteng], warga terpaksa memblokade lahan sawit PT Tapian Nadenggan, pada Sabtu [19/9/2020].

“Kita sudah sepakat, pada saat mediasi itu, perusahaan [PT Tapian Nadenggan] diberikan waktu hingga tanggal 10 september 2019 untuk memberikan jawaban atas penyelesaian sengketa. Namun kita tunggu hingga sekarang belum juga ada jawaban,” ujar Suhardi, perwakilan warga.

Suhardi menjelaskan, dalam beberapa kali mediasi, manajemen PT Tapian Nadenggan tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang disengketakan tersebut telah diganti rugi. Adapun luasan lahan tersebut seluas kurang lebih 288 hektar [Ha].

“Sudah tiga kali mediasi, ketika pemerintah meminta bukti ganti rugi yang dimiliki perusahaan, mereka tidak bisa membuktikan. Karena memang benar tanah ini belum pernah di ganti rugi,” terangnya.

Suhardi mengatakan, mereka akan terus melakukan penutupan akses diatas lahan sengketa hingga ada titik terang penyelesaiannya.

“Kita sudah capek berurusan dengan perusahaan ini [PT Tapian Nadenggan], terakhir tahun 2018 lalu juga pernah kita urus, tapi pihak perusahaan seolah tidak ingin menyelesaikan persoalan ini,” paparnya.

Terkait persoalan ini, tim kaltengindependen.co mencoba menghubungi manajer legal Sinarmas, Septiadi, namun beberapakali dihubungi tidak berhasil tersambung.

 

  • Koresponden : Tim KI
  • Editor : Bambang
Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *