KUALA PEMBUANG – Tahun 2020 mendatang, bisa jadi gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pengawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemkab Seruyan mencapai angka Rp15 juta setiap bulan.

Penghasilan sebesar itu untuk pegawai eselon II atau Kepala Dinas (Kadis), sedangkan untuk ASN dengan pangkat lebih rendah minimal mendapat Rp3 juta – Rp4 juta hingga Rp10 juta.

Akan tetapi, tunjangan kinerja itu bisa diraih apabila ASN mampu bekerja sesuai target pekerjaan yang ditentukan di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)-nya.

“Ini juga saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, bahwa salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan anggaran dengan menaikkan tunjangan kinerja. Nah, diharapkan dengan naiknya tunjangan kinerja itu, korupsi dapat kita minimalisasi,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Seruyan, Bahrun Abbas, Jumat (5/4/2019).

Bahrun Abbas memastikan, kenaikan tunjangan berbasis kinerja itu tidak melanggar aturan. Pasalnya, besaran gaji tunjangan kinerja sesuai dengan rumus yang ditentukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Baik mengenai Analisis Jabatannya (Anjab) maupun eselonnya.

“Tunjangan kinerja akan diberikan sesuai dengan capaian kinerja sehari-hari, kalau dia (ASN/Pejabat terkait) tidak menginput, ya dia tidak dapat. Misalkan seperti ini, Kepala SKPD dapat target 100 persen, dia mendapat tunjangan Rp15 juta perbulan, tapi kalau targetnya hanya dapat 50 persen, tunjangan yang dibayar hanya separohnya,” terangnya.

“Jadi, tunjangan itu tergantung aktif atau tidaknya si pegawai tersebut, tidak ada lagi orang yang kerjanya berat sama dengan yang kerjanya santai-santai,” kata lagi.

Abbas-sapaannya-memastikan, tunjangan kinerja itu tidak akan menambah beban keuangan Pemkab Seruyan, karena penambahan penghasilan ASN tersebut akan diambil dari efisiensi anggaran.

“Kalau kita hitung-hitung, itu (Tunjangan kinerja) tidak mengurangi belanja langsung dari APBD kita cukup kalau kita mau melakukan efisiensi. Dari hasil studi kita di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat yang sudah menerapkan itu, tunjangan kinerjanya Rp125 miliar pertahun,” terangnya.

Artinya kata Abbas, dari efisiensi anggaran, Seruyan mampu untuk memberikan tunjangan kinerja bagi ASN dilingkup Pemkab Seruyan.

“Karena, kalau sudah ada tunjangan kinerja, tidak ada lagi honor ini dan itu, tidak ada lagi uang BBM, honorer pekerjaan, uang makan minum, kita fokuskan di tunjangan kinerja,” Abbas mengakhiri.

Disisi lain, besarnya tunjangan kinerja itu akan membuat pegawai tidak lagi mementingkan perjalanan dinas. ASN akan lebih memilih bekerja di kantor, karena gaji yang diterimanya sudah lebih dari mencukupi. Tim KI/KI-02

Bagikan ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *